Golkar Munaslub Jika KPK P21 Berkas Novanto Sebelum Praperadilan

Jakarta - DPP Golkar telah menyiapkan strategi jika KPK melimpahkan berkas kasus Setya Novanto ke pengadilan (P21) sebelum praperadilan. Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menegaskan, jika hal tersebut terjadi, Golkar akan menggelar munaslub.

"Kalau sekiranya proses hukum tahapan-tahapan P21, praperadilan gugur dengan sendirinya. Maka sama saja praperadilan gugur dengan sendirinya dan tidak bisa diproses lebih lanjut," kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).

Baca juga: Airlangga Siap Jadi Ketum Golkar Gantikan Setya Novanto

Nurdin juga menegaskan status Plt Idrus Marham hanya sampai keluarnya putusan praperadilan yang dilakukan oleh Setya Novanto.

"Keputusan rapat, mundur-tidak mundur (Setya Novanto), apabila gugatan ditolak, rapat pleno tetap memutuskan menyelenggarakan munaslub," tegas Nurdin Halid.

"Plt berakhir hanya sampai praperadilan. Kalau minggu depan keluar P21, minggu depan kita bikin (rapat pleno untuk munaslub)," sambungnya.

Baca juga: Golkar Munaslub Bila Novanto Kalah Praperadilan dan Ogah Mundur

Sidang praperadilan Novanto rencananya digelar pada 30 November mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PN Jaksel sudah menunjuk Wakil Ketua PN Jaksel Kusno yang akan memeriksa dan mengadili perkara praperadilan Setya Novanto.

PN Jaksel mempertimbangkan kasus Novanto menjadi atensi publik sehingga diambil unsur pimpinan untuk mengadili perkara tersebut.

Baca juga: Tunggu Praperadilan, Golkar Putuskan Novanto Masih Ketua DPR

Sebelumnya, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atas Novanto pada 31 Oktober 2017.

Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.

KPK menjerat Novanto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (fiq/jbr)