Pungli Masih Ada di Pengadilan, Ombudsman: MA Belum Sungguh Berbenah

Jakarta - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, melakukan riset terhadap pengadilan di wilayah Jakarta. Hasil penelitian MAPPI rupanya diamini oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, mengatakan, riset MAPPI sama seperti temuan yang ditemukan oleh ORI. Ninik mengatakan, temuan itu menandakan Mahkamah Agung (MA) belum sungguh-sungguh berbenah dalam mereformasi pengadilan.

"Hasil penelitian ini tidak jauh beda dengan hasil pemantauan ORI pada tahun 2016. Artinya MA belum sungguh-sungguh berbenah," ujar Ninik kepada detikcom, Selasa (21/11/2017).

Ninik mengatakan, pihaknya juga banyak mendapat laporan maladministrasi. Penyebab maladministrasi disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien atau pungli yang ada di dalam pengadilan.

"Sekali lagi respons saya, MA dan sistem peradilan belum mau berubah untuk mereformasi kinerjanya," ujarnya.

Baca juga: Marak Pungli di Pengadilan, dari Daftar hingga Salinan Putusan

Baca juga: 25 Pegawai MA Dijerat KPK, ICW: Pengadilan Darurat Korupsi

Dia meminta agar reformasi peradilan yang digaungkan oleh MA harus diikuti tindakan yang substansial.

"Sangat disayangkan. Sebab MA menjadi institusi yang banyak diharapkan masyarakat dalam mendekatkan akses keadilan," ucapnya.

Sebelumnya MAPPI melakukan riset praktik pungli dan korupsi di pengadilan wilayah Jakarta. Hasilnya cukup mencengangkan karena peneliti MAPPI masih menemukan praktik pungli di pengadilan wilayah DKI.

Pungli ditemukan ketika masyarakat ingin mendaftarkan perkara hingga ingin menerima salinan putusan.


(rvk/asp)