Anies dan Keinginannya Hapus 'Diskriminasi' bagi Pemotor di Thamrin

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghapus larangan sepeda motor di ruas Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Anies ingin semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga tanpa ada pembatasan ke kelompok tertentu.

"Saya sampaikan kepada semua bahwa kami menginginkan agar kendaraan roda dua bisa menggunakan Jalan Sudirman dan Thamrin," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin 6 November 2017.

Anies mengungkapkan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin menjelang Asian Games 2018. Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Patung Wiwaha atau Patung Kuda. Ruas jalan ini membentang sepanjang 1,5 kilometer.

Baca juga: Wacana Pencabutan Larangan Motor di Jakarta Tetap Perlu Dikawal

Menurut Anies, rancangan pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin tidak mengakomodasi kendaraan roda dua. "Jadi rancangannya yang sudah ada supaya bisa diubah agar bisa mengakomodasi kendaraan roda dua," ujarnya.

Anies ingin memastikan semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh area di Jakarta ini memang aksesibel kepada warganya. Bagi yang berkendara roda dua, roda empat, ataupun yang lebih," tuturnya.

Baca juga: Larangan Motor Dihapus Wajar karena Transportasi Belum Mendukung

Anies mengatakan sudah ada kajian soal rencana penghapusan larangan sepeda motor di Jalan Sudirman dan MH Thamrin. Saat ini, desainnya sedang dirancang. "Ada baiknya ketika mengomentari sesudah lihat desainnya. Jadi kemarin arahannya adalah dibuat supaya bisa kendaraan bermotor (bisa melintas). Lalu dibuat desain dulu, supaya desainnya membuat teratur," kata Anies.

Selain itu, Anies ingin merevisi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor serta Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengendalian lalu lintas melalui kebijakan electronic road pricing (ERP). "Ternyata disampaikan ternyata ada pergub. Pergubnya menjadi dasar. Maka nanti pergubnya juga akan diubah," ujar Anies.

Baca juga: Soal Hapus Larangan Motor, Anies: Jangan Buru-buru Bicara Macet

Anies menargetkan revisi rancangan pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Thamrin ini dapat selesai secepatnya. Sebab, pada Desember 2017, pembangunan tersebut sudah harus dieksekusi.

Rencana Anies menuai pro kontra. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tidak setuju dengan wacana tersebut. "Saya nggak setuju. Jadi diatur, dilarang, sekarang kan sudah bagus ya. Pembangunan ada MRT, Busway dan lain-lain kita menekan agar teman-teman pengguna jalan naik kendaraan umum," kata Prasetyo.

Prasetyo meminta Anies kembali mengkaji pencabutan larangan tersebut. Menurut dia, kawasan Thamrin memerlukan perlakuan khusus karena banyak dilalui oleh orang-orang penting.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) mengaku senang atas wacana penghapusan larangan sepeda motor. "Saya sih happy kalau untuk dibuka, cuma yuk kita evaluasi dulu," ujar Lulung.

Sementara itu, Wakadishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan sejauh ini pelarangan motor di ruas jalan tersebut efektif diberlakukan untuk mencapai tujuan dari segi aspek keamanan.

Menurut dia, pelarangan sepeda motor di ruas jalan itu bertujuan di aspek keamanan, bukan untuk mengurangi kemacetan. Memang, ada aspek kemacetan dalam pelarangan motor di Jalan MH Thamrin. Namun, hal itu bukan faktor yang utama. (aan/fjp)