Takut Perparah Penderitaan Rohingya, AS Hati-hati Soal Sanksi Myanmar

Washington - Pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah mempertimbangkan sanksi-sanksi terhadap pemerintah Myanmar dan penghentian sementara bantuan AS. Itu termasuk di antara berbagai opsi yang sedang dipertimbangkan untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan kekerasan terhadap warga muslim Rohingya.

Pejabat-pejabat AS menekankan, mereka harus berhati-hati agar tidak semakin memperparah krisis.

"Kita tidak ingin mengambil tindakan yang memperparah penderitaan mereka (warga Rohingya). Ada risiko itu dalam lingkungan yang rumit ini," kata Deputi Wakil Menteri Luar Negeri AS Patrick Murphy di depan Komisi Urusan Luar Negeri House of Representatives (DPR) AS seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (6/10/2017).

Ratusan ribu warga Rohingya telah meninggalkan Rakhine, Myanmar sejak militer negeri itu melancarkan operasi besar-besaran menyusul serangan kelompok militan Rohingya pada 25 Agustus lalu. PBB telah mengecam operasi militer Myanmar yang diduga sarat kekerasan, bahkan disebut sebagai pembersihan etnis itu.

Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis dan bersikeras bahwa operasi militer diperlukan untuk memerangi para teroris yang menewaskan warga sipil.

Banyak anggota parlemen AS mendukung adanya respons AS yang tegas atas krisis Rohingya, dan mengkritik pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi yang tidak berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.

Ketua Komisi Urusan Luar Negeri, Ed Royce mengatakan, statemen Suu Kyi belum lama ini yang membantah militer melakukan operasi pembersihan adalah salah. "Mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini harus diadili. Dia (Suu Kyi) dan jenderal-jenderal militer harus bangkit atas tantangan ini. Ini pembersihan etnis," tutur Royce.

Pejabat-pejabat Komisi Urusan Luar Negeri lainnya menyerukan pemerintah Myanmar untuk memberikan akses bagi para pengawas PBB ke negara bagian Rakhine.

"Kita duduk di sini dengan baju putih dan setelan jas kita dan orang-orang tersebut dibantai dan diusir dari negara mereka," cetus anggota DPR dari partai Republik, Scott Perry. "Seseorang perlu mengambil tindakan," imbuhnya.

(ita/ita)