Anggota Komisi III F-NasDem Dukung Kenaikan Anggaran Polri

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi mendukung penambahan anggaran untuk membentuk Densus Tipikor. Ia yakin penambahan anggaran yang mencapai Rp 35 triliun tersebut dapat meningkatkan kinerja kepolisian.

"Pada dasarnya kalau mitra kerja meminta, kita akan mendukungnya. Karena kami yakin bahwa anggaran yang memadai itu akan baik untuk mendukung kinerja kerja mitra kita," kata Taufiqulhadi kepada detikcom, Rabu (20/9/2017).

Baca juga: Komisi III: Tambahan Anggaran Mitra Kerja Rp 58 T, Polri Rp 35 T

Ia menyebut Komisi III mendukung mitra kerja yang meminta kenaikan anggaran untuk menunjang kerja mereka. Namun, dia menegaskan hanya pemerintah yang dapat memutuskan.

"Komisi III mendukung, tapi ingat bahwa kita tidak dalam posisi mengatakan iya dan tidak. Karena nanti yang memutuskan adalah pemerintah setelah nanti diputuskan," tegasnya.

Taufiqulhadi mengatakan anggaran untuk semua lembaga penegak hukum di Indonesia masih kurang ideal. Menurutnya, anggaran Polri lebih besar karena ruang lingkup kerja polisi sangat luas dibandingkan penegak hukum lainnya sehingga membutuhkan anggaran yang cukup.

Baca juga: Densus Tipikor Dibentuk Akhir Tahun, Polri Minta Anggaran Rp 975 M

"Polisi ini struktur organisasinya sampai ke kecamatan dan ke desa. Sedangkan yang lain tidak ada, misalnya kejaksaan-kejaksaan itu hanya sampai di kabupaten atau ada kantor kejaksaan pembantu. Tidak semuanya di kecamatan. Nah seperti itu yang menyebabkan polisi lebih besar (anggarannya)," terang Taufiqul.

Sebelumnya Ketua Komisi III Bambang Soesatyo sempat menjelaskan penambahan anggaran Polri mencapai Rp 58 triliun. Dari tambahan anggaran tersebut, paling banyak dari kepolisian untuk dana Densus Tipikor.

Baca juga: Anggaran Densus Tipikor Rp 975 M, Aktivis Antikorupsi: Gede Sekali

"Ada pengajuan penambahan anggaran, mulai kepolisian, kejaksaan, semua minta penambahan anggaran. Ada sebelas mitra yang meminta penambahan anggaran, dan kami total penambahan anggarannya hampir mencapai Rp 58 triliun. Yang terbesar memang kementerian dan lembaga," jelas Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9). (yas/jbr)