Suu Kyi Bantah Melunak terhadap Militer Myanmar Terkait Rohingya

Naypyitaw - Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, membantah tudingan dirinya melunak terhadap militer terkait krisis Rohingya. Suu Kyi menyebut hubungannya dengan jenderal militer Myanmar berjalan wajar. Suu Kyi juga menegaskan tujuan utamanya adalah rekonsiliasi nasional.

Dalam pidato publik pertamanya di Naypyitaw pada Selasa (19/9) waktu setempat, Suu Kyi mengecam seluruh bentuk pelanggaran HAM di Rakhine, yang menjadi tempat tinggal kebanyakan etnis minoritas muslim Rohingya. Dia juga menegaskan para pelanggar HAM di negaranya akan dihukum.

Baca juga: Suu Kyi Tegaskan Myanmar Tak Takut pada Kecaman Internasional

PBB menuding operasi militer Myanmar di Rakhine mengarah pada praktik pembersihan etnis. Namun dalam pidatonya, Suu Kyi sama sekali tidak menyinggung tudingan tersebut. Suu Kyi bahkan tidak membahas soal operasi militer Myanmar, yang disebutnya telah berakhir 5 September lalu. Pernyataan Suu Kyi itu memicu kritikan internasional. Bahkan ada yang menyebut pidato Suu Kyi itu tidak tulus dan penuh penyangkalan.

"Kami tidak pernah mengubah posisi kami," tegas Suu Kyi dalam wawancara dengan Radio Free Asia, seperti dikutip Reuters, Rabu (20/9/2017).

Baca juga: Mengaku Prihatin, Suu Kyi Akan Cari Tahu Pemicu Eksodus Rohingya

Pernyataan Suu Kyi itu menjawab pertanyaan soal apakah dirinya mulai melunak dalam posisinya terhadap militer, yang ditantangnya bertahun-tahun selama kampanyenya memperjuangkan demokrasi.

"Tujuan kami jelas rekonsiliasi nasional sejak awal. Kami tidak pernah mengkritik militer itu sendiri, tapi hanya tindakan mereka. Kami mungkin tidak setuju pada bentuk-bentuk tindakan semacam ini," imbuh Suu Kyi.

Baca juga: Suu Kyi Berkilah Mayoritas Warga Muslim Tetap Tinggal di Rakhine

Suu Kyi merujuk pada upayanya yang gagal di parlemen untuk mengubah konstitusi yang disusun oleh militer Myanmar. Konstitusi itu melarang Suu Kyi menjabat presiden Myanmar dan mengatur tanggung jawab keamanan terhadap militer serta memberikan hak kepada militer untuk memveto upaya amandemen konstitusi.

"Kami akan terus membawa perubahan dalam parlemen. Saya berdiri teguh bersama militer sebelumnya, dan masih sama sekarang," tandasnya.

Baca juga: Penuh Penyangkalan, Pidato Suu Kyi Soal Situasi Rakhine Dikritik

Suu Kyi merupakan anak tokoh kemerdekaan Myanmar Aung San yang juga membentuk militer negara tersebut. Bertahun-tahun selama dirinya menjadi tahanan rumah di bawah kepemimpinan junta militer Myanmar, Suu Kyi dielu-elukan sebagai 'ikon demokrasi' oleh dunia internasional.

Namun peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 itu dihujani kritikan internasional, karena dianggap tidak membela warga Rohingya yang tertindas di Rakhine. Suu Kyi selalu bungkam soal Rohingya, bahkan dalam pidato publiknya yang disampaikan dalam Bahasa Inggris pada Selasa (19/9) kemarin.

(nvc/ita)