Kasus Debora, Pihak RS Mitra Keluarga Terancam Dijerat UU Kesehatan

Jakarta - Polisi menyelidiki kasus meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) karena diduga tak ditangani tepat waktu di RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mengatakan Pasal 190 UU Kesehatan Nomor 36/2009 tentang Kesehatan akan dikenakan jika terbukti ada unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Pasal 190 UU Kesehatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta (12/9/2017).

Baca juga: Pelajaran Sangat Berharga dari Tragedi Pilu Bayi Debora

Argo menerangkan saat ini pihaknya masih berada di lapangan untuk mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan. Polisi juga akan meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit.

"Bayi Debora, yang ada di Jakarta Barat, jadi dengan adanya informasi di media sosial berkaitan dengan kasus itu, kemudian Polda Metro Jaya, yaitu Ditkrimsus, melakukan penyelidikan. Dan sampai saat ini mencari klarifikasi dari beberapa pihak," terangnya.

Baca juga: Ketua MPR: RS Mitra Keluarga Layak Ditutup

Dalam Pasal 190 UU Kesehatan tersebut, ada dua ayat yang menyatakan terkait sanksi pidana bagi pihak rumah sakit yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan darurat. Ada hukuman penjara dan denda bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam UU tersebut.

Baca juga: Djarot Ancam Cabut Izin Rumah Sakit yang Tolak Pasien Tak Mampu

[Gambas:Video 20detik]

Berikut ini bunyi Pasal 190 UU Nomor 36/2009 tentang UU Kesehatan:

Pasal 190
(1). Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (knv/jbr)