DPR Tanya soal Mekanisme Pelelangan Barang Sitaan KPK

Jakarta - Komisi III DPR menyoroti mekanisme pelelangan barang sitaan KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menanyakannya kepada KPK saat rapat.

"Poin yang kita butuh penjelasan itu, kalau barang sitaan setelah putusan inkrah, itu bagaimana mekanisme pelelangannya?" ujar Benny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

"Kedua, apa kita punya data sejak KPK dibentuk 2003 sampai sekarang, berapa aset tanah, mobil, perusahaan, uang yang di bank itu, kan dibekukan semua," imbuhnya.

Benny meminta KPK tidak berprasangka buruk dari pertanyaan ini. KPK hanya diminta menjelaskan.

Baca juga: DPR Persoalkan Hibah Barang Rampasan, Ini Penjelasan KPK

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, setelah barang dinyatakan dirampas negara, itu dapat dilelang atau dihibahkan sesuai peraturan Menteri Keuangan. Dia mengatakan jaksa KPK-lah yang bertugas mengeksekusi barang rampasan.

"Jika putusan dinyatakan dirampas negara, hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Siapa yang serahkan? Jaksa KPK itu pakai surat resmi kepada Kemenkeu," terang Syarif.

Benny meminta KPK menyerahkan list barang sitaan tersebut. Komisi III DPR ingin mengetahui berapa banyak barang yang dirampas, dilelang, dan dihibahkan KPK.

Baca juga: DPR Tanya Aset Sitaan, Ini Kata KPK Termasuk soal Ferrari Wawan

"Tolong bukti-bukti surat berharga, emas, tambang yang disita, dilelang, kalau bisa kita tahu siapa yang beli barang lelang ini. Saya rasa transparansi. Tolong list-nya, kalau ada mobil, rumah, tanah, gedung, perusahaan," pinta Benny.

"Mana yang dikelompokkan, dihibahkan mana, rampas mana, lelang mana. Lembaga yang melakukan pelelangan lembaga mana?" imbuh politikus Partai Demokrat itu. (gbr/elz)