Everlasting Drama DPR: Pujian untuk Sri, Sindiran Tajam untuk Rini

Jakarta - Setahun sudah Komisi VI DPR memboikot Menteri BUMN Rini Soemarno, setahun pula menteri Rini tak menginjakkan kaki di DPR. Rapat-rapat penting yang seharusnya melibatkan Menteri BUMN pun selalu diwakili.

Boikot terhadap Menteri BUMN berawal dari Pansus Angket Pelindo II, yang merekomendasikan pemberhentian Menteri BUMN Rini Soemarno karena dianggap lalai melanggar aturan. Setelah itu, DPR menyerukan aksi boikot terhadap Menteri BUMN, yang tak kunjung berakhir sampai kini.

Isu aksi boikot Menteri BUMN ini sudah lama terkubur menjadi drama yang tak pernah berakhir di DPR. Sampai pada Kamis (8/9/2017) kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi pengganti Menteri BUMN di rapat-rapat terkait di DPR, harus dua kali pindah komisi mewakili Rini yang masih dalam status boikot.

Baca juga: Rini Dilarang ke DPR Sejak Akhir 2015, Ini Alasannya

Kegigihan Sri Mulyani memberikan penjelasan panjang-lebar menyangkut anggaran Kementerian BUMN 2018 di Komisi VI dan soal efektivitas penyertaan modal negara (PMN) di Komisi XI DPR memancing reaksi tak biasa. Sejumlah anggota Komisi XI seolah mengulik kembali drama lama pemboikotan Menteri BUMN.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar, tak ragu mengungkapkan rasa empatinya kepada Sri Mulyani yang memiliki tugas banyak. Di tengah tugasnya yang menumpuk, beban Sri semakin banyak karena harus ditambah lagi dengan tugas menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk rapat dengan DPR.

"Pertama-tama saya turut bersimpati dengan Ibu Menteri. Karena Ibu Menteri ini tugasnya yang paling berat. Kalau menteri yang lain berpikir belanja, Ibu Menteri juga berpikir mencari uang. Belum lagi menggantikan Menteri BUMN," tutur Willgo kepada Sri saat rapat menggantikan Rini dengan Komisi XI di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggantikan Rini Soemarno di DPR. (Foto: Sylke Febrina Laucereno)

Ia berharap status boikot Menteri Rini bisa dibahas ulang. Atau solusi lain yang ditawarkan adalah Presiden mengikuti rekomendasi Pansus Angket Pelindo II dan melakukan reshuffle kabinet.

"Kami dari Fraksi Gerindra mengharapkan banned (boikot) terhadap Menteri BUMN dikaji kembali. Atau secara tegas Presiden mengganti Menteri BUMN karena, kalau tidak, susah juga. Ibu menteri ini (Sri Mulyani) pekerjaannya sudah banyak, harus urus BUMN juga," tambahnya.

Di forum yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menyemangati Sri Mulyani agar terus menjalankan tugas yang diembannya dengan baik.

Baca juga: Beban Kerja Paling Berat, Sri Mulyani Dikasihani Anggota DPR

"Memang posisinya Ibu Menteri agak berat. Mencari uang, mengeluarkan uang, dan menggantikan Menteri BUMN. Mungkin mau naik kelas, jadi terima saja ya Bu, jalankan saja," kata Mekeng dalam kesempatan yang sama.

Menghangatnya kembali isu boikot Menteri Rini di DPR yang sudah setahun jadi everlasting drama ini apakah bakal jadi kisah penutup episode drama boikot Menteri BUMN? (van/elz)