Kejaksaan Siap Ambil Alih Fungsi Penuntutan Jika UU KPK Direvisi

Jakarta - DPR rencananya akan merevisi Undang-Undang KPK dengan menghilangkan salah satu kewenangan KPK, yakni penuntutan. Jika wacana itu jadi, penuntutan itu sepenuhnya akan ada di tangan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun siap jika UU KPK direvisi.

"Kalau itu dituangkan di undang-undang, namanya Undang-Undang kami wajib melaksanakan. Paham artinya kan?" ujar Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Baca juga: Ikatan Hakim Indonesia Dukung Revisi UU KPK

Adi menegaskan kejaksaan memang dibentuk dan diberi tugas, salah satunya melakukan penuntutan. Seandainya UU KPK direvisi dan penuntutan suatu kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sepenuhnya diserahkan ke kejaksaan, Adi menegaskan pihaknya siap melaksanakan tanggung jawab itu.

"Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan. Ketika dalam undang-undang disebut kewenangan itu, kita wajib melaksanakan undang-undang itu. Bukan siap tidak siap," tegas Adi.

Baca juga: Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR: Tunggu Hasil Pansus Angket

Soal revisi UU KPK memang belakangan mencuat kembali seiring kinerja Pansus Hak Angket KPK. Kabarnya, revisi UU KPK akan menjadi rekomendasi kerja Pansus Angket yang akan dibawa ke rapat paripurna. (gbr/ams)