.webp)
"Ya nggak apa-apa (aksi 5.000 bikers yang menolak pembatasan motor). Aksi kan boleh saja," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).
Djarot mengaku belum menerima hasil kajian pembatasan motor tersebut. "Jadi aku bilang tadi pada deputi gubernur dalam rapim, kajian belum disampaikan pada kami secara resmi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah menerima kajian itu, menurut Djarot, opsi pemberlakuan pembatasan motor akan diputuskan. Namun, Djarot tidak setuju apabila pembatasan motor diberlakukan hingga pukul 22.00 WIB.
"Apakah yang jelas kalau opsinya itu tidak boleh sama sekali, pukul 06.00 WIB pagi sampai pukul 22.00 WIB malam, saya nggak setuju kan ada opsi lain. Misalnya, pukul 06.00 WIB-pukul 10.00 WIB. Kemudian pukul 16.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Itu kajian pertama dari sisi opsi waktu. Yang kedua perlu dikaji juga apakah perlu disesuaikan dengan roda 4, dengan ganjil genap kan uji coba ini. Dengan begitu bisa kita lihat dan evaluasi bagaimana dampaknya. Baru setelah itu keputusan yang sifatnya resmi. Jadi ada tahap kajian, opsi, sosialisasi, baru uji coba," papar Djarot.
Djarot juga kurang yakin pembatasan motor akan diuji coba pada 12 September mendatang. "Belum tentu (diuji coba 12 September). Nanti saya tanya ke Dishub, BPTJ dan Ditlantas tanggal 12 itu opsi itu akan tetap dijalankan atau tidak. Opsinya seperti apa? Kan mereka katakan pukul 06.00-pukul 22.00 WIB. Ya terus buat apa," ujar Djarot.
5.000 Bikers dari Gerakan Aliansi Menolak Pembatasan Motor akan menggelar aksi Sabtu 9 September 2017. Mereka akan aksi dari Patung Panahan hingga Irti Monas, dan konvoi di ruas jalan yang akan dilarang oleh Pemprov DKI Jakarta.
Selain demo, bikers akan menyurati Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengkaji ulang Pergub pembatasan motor itu. (aan/rvk)
