Wiranto: Saracen Serang Psikologis Bangsa Lewat Berita-berita Hoax

Wiranto: Saracen Serang Psikologis Bangsa Lewat Berita-berita Hoax

Heldania Ultri Lubis - detikNews
Rabu, 30 Agu 2017 10:59 WIB
Foto: Menko Polhukam Wiranto di acara Simposium Pemuda Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. (Heldania Ultri Lubis/detikcom)
Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan bahaya sindikat penyebaran ujaran kebencian dan SARA, Saracen. Menurut Wiranto, serangan Saracen dapat mempengaruhi psikologis bangsa.

"Ada ancaman baru yang tidak lagi tradisional. Saracen misalnya. Menyerang psikologis bangsa melalui berita-berita hoax," ujar Wiranto saat menjadi keynote speakar acara Simposium Nasional Pemuda Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2017).

Wiranto mengatakan ancaman hoax yang memanfaatkan teknologi itu bisa dengan bebas memasuki ruang publik. Akibatnya, opini publik pun akan terpengaruh.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi sekarang ini lebih multidimensional. Serangannya menyerang secara psikologis lewat hoax. Bisa mengubah opini publik lewat hoax," katanya.

Wiranto menambahkan, saat ini sebenarnya Indonesia tak perlu khawatir soal ancaman serangan secara militer. Menurutnya, serangan secara militer tak akan terjadi.

"Jadi bukan lagi militer. Saya jamin nggak akan terjadi (serangan militer). Tapi melalui serangan seperti ini yang memanfaatkan teknologi. Saat ini ada perang ideologi, inilah yang perlahan-lahan menggerogoti ideologi bangsa kita," sebutnya.

Wiranto menyebut, masyarakat Indonesia harus mulai mengubah mindset soal ancaman terhadap NKRI yang hanya terbatas pada serangan secara militer saja. Menurutnya, perang ideologi dan penyebaran hoax adalah upaya serangan yang nyata.

"Ini yang kemudian harus kita lihat, ancaman ideologis inilah. Kemarin pemerintah secara dini mencegah ideologi selain pancasila. Jangan sampai mereka berkembang," tururnya.

"Itu bukan sewenang-wenang. Bukan memusuhi Islam, yang ambil keputusan juga orang Islam. Tapi muncul hoax, pemerintah otoriter dan sebagainya. Padahal bukan, tidak sama sekali. Kita menjaga keutuhan NKRI dan ideologi pancasila," imbuhnya. (hld/idh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads