Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta yang membidangi pemerintahan, Riano P Ahmad menyayangkan anggaran pengadaan lahan untuk RPTRA terancam dihapus. Padahal, kata dia, RPTRA merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI.
"Kalau gagal, berarti jajaran eksekutif di bawah Pak Djarot tidak sungguh-sungguh menggolkan program prioritas ini," ujar Riano saat dikonfirmasi, Sabtu (26/8/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017. Lima kota administratif di Jakarta semestinya mendapatkan anggaran Rp 50 miliar.
"Rp 50 miliar per Wali Kota," ucap Riano.
Keputusan ini diambil saat rapat pembahasan KUA-PPAS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8) lalu. Riano mengatakan, semestinya jajaran di bawah Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung agar pengadaan lahan RPTRA bisa dieksekusi.
![]() |
"Kita kemarin di Komisi A dalam pembahasan KUA-PPAS ditanyakan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), ini kan program deditcated unggulan Gubernur, kenapa nggak dijalankan? Kan bilangnya adanya kesalahan input nomenklatur, saya bilang kalau program dedicated Gubernur harusnya semua SKPD mendukung agar program ini bisa tereksekusi," kata Riano.
Sebenarnya, nomenklatur dan segala macam kesalahan administratif masih dapat diperbaiki oleh Pemprov DKI. Namun, dalam kesempatan terpisah, Djarot menjelaskan pembangunan RPTRA dapat dieksekusi tahun 2018 meskipun pengadaan lahan sudah digolkan.
(Baca juga: Djarot Sebut Nomenklatur Lahan RPTRA Bisa Direvisi, Tapi...)
"Iya dong, lahannya kan ada dulu, baru pembangunan tahun depan, makanya sekarang kami. Saya ini konsentrasi untuk menyelesaikan yang 100, yang dari APBD kan sudah siap nih tambah 6 dari CSR," kata Djarot saat ditemui detikcom di Auditorium TVRI, Jl Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8). (dkp/aud)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini