Mendagri: UU Pemilu Berlaku Mulai 16 Agustus

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mendengar informasi bahwa UU Penyelenggaraan Pemilu sudah resmi diundangkan. Dengan disahkannya UU ini, KPU dapat menyusun PKPU dalam rangka persiapan Pemilu Serentak 2019.

"Info KPU sudah. Maka KPU sudah umumkan Senin (21/8) ini UU mulai berlaku dalam rangka menyusun PKPU berdasarkan UU," ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (21/8/2017).

"UU Berlaku saat diundangkan. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disahkan tanggal 15 Agustus 2017, diundangkan 16 Agustus 2017," tambahnya.

Baca juga: Berlaku Senin Ini, UU Pemilu Diteken Jokowi 16 Agustus Lalu

Namun Tjahjo belum melihat tembusan UU Pemilu yang dikirim ke Kemendagri. Ia meminta UU Pemilu dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

"UU Pemilu prinsipnya menjadi acuan utama penyelenggara Pemilu dalam menyusun peraturan-peraturan KPI dan pengawas serta DKPP dan acuan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu. Tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut, kecuali ada hal-hal yang belum diatur dan harus ada keputusan/peraturan detailnya," urai Tjahjo.

Seperti diketahui, DPR sudah mengirimkan naskah UU Pemilu pada Senin (7/8). DPR mengirimkan naskah tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Belum jelas apakah UU Pemilu ini sudah diteken Presiden.

UU Pemilu sendiri sudah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna pada 20 Juli lalu. Saat pengesahan, F-PAN, F-Gerindra, F-PD, dan F-PKS walk out karena tak setuju dengan presidential threshold 20 persen dalam UU. (dkp/nvl)