DPR ke Madinah: Soroti Pemondokan Jemaah Haji dan Makanan Basi

Madinah - Tim Pengawas Haji DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon mengecek penyelenggaraan haji di Madinah. Mereka berdialog dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Madinah, bertemu jemaah, dan mendatangi perusahaan katering.

Dialog digelar di Kantor Urusan Haji (KUH) Daker Madinah, Sabtu (19/8/2017) sore, dan dipandu Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid. Dari PPIH, hadir Kepala Daker Madinah Amin Handoyo dan kepala seksi seluruh layanan, mulai dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), katering, perumahaan, hingga perlindungan jemaah (linjam).

Baca juga: 36 Jemaah Indonesia Wafat di Tanah Suci, Mayoritas Sakit Jantung

Amin memaparkan penyelenggaraan haji sejak awal kedatangan jemaah pada Jumat (28/7) hingga pergeseran jemaah dari Madinah ke Mekah yang dimulai pada Sabtu (6/8). Juga disampaikan layanan-layanan yang sudah memadai dan masalah yang dihadapi. Misalnya soal pemondokan dengan sistem blocking time yang sempat merepotkan petugas saat pesawat jemaah tertunda keberangkatannya.

"Seperti JKS 01 (Embarkasi Jakarta-Bekasi). Pesawatnya tertunda akibat runway (Bandara Halim) rusak, kemudian berangkat keesokan harinya (via Bandara Cengkareng). Dengan sistem blocking time, maka jatah waktu tinggal berkurang. Untung, bagian hotel bisa dinego, sehingga tak berdampak ke jemaah meski mereka telat sehari masuk pemondokan," urainya.

Juga soal makanan basi, Amin menjelaskan cukup rinci dan terbuka. Sempat ada kejadian, 3.400-an makanan jemaah basi. Namun semua dapat diatasi karena perusahaan katering langsung mengganti makanan lain.

Foto: Triono Wahyu Sudibyo/detikcom

Delegasi DPR yang terdiri dari anggota Komisi V, VIII, dan IX itu kemudian menanyakan lebih jauh soal pemondokan, penanganan jemaah risti (risiko tinggi), dan makanan basi. Dialog berlangsung hangat. Kritik anggota DPR cukup pedas.

Usai dialog, Fadli mengatakan banyak catatan soal penyelenggaraan haji di Madinah. Seperti makanan yang tidak layak dan kesehatan jemaah. "Jumlah jemaah kan besar, cuaca ekstrem, jadi antisipasinya memang harus bagus. Tenaga kesehatan juga harus lebih banyak," kata politikus Gerindra ini.

Baca juga: Untaian Doa hingga Uang Rp 11 Juta Tercecer di Nabawi dan Hotel

"Soal pemondokan, berdasarkan laporan dari pimpinan Komisi VIII sebetulnya tahun ini kan anggaran dinaikkan. Seharusnya tidak ada kejadian lift rusak, pemondokan jauh, ataua hal lain. Sebab penitia bisa mendapatkan pemondokan lebih baik dengan anggaran itu. Catatan-catatan ini akan ditindaklanjuti Komisi VIII nantinya," sambungnya.

Setelah 2 jam, dialog usai. Rombongan DPR yang berjumlah 12 orang didampingi PPIH Daker Madinah bergerak mengecek perusahaan katering dan pemondokan hingga malam. Rencananya, tim pengawas haji DPR akan berada di Arab Saudi hingga Kamis, 24 Agustus. (try/rna)