JK Minta DPR Gunakan Rumah di Kalibata daripada Bangun Apartemen

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membangun gedung baru dan apartemen bagi para wakil rakyat. Khusus soal apartemen, JK meminta wakil rakyat menggunakan fasilitas rumah dinas DPR di Kalibata.

"Kira-kira 5 tahun lalu, itu DPR telah merehabilitasi seluruh perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar, jadi sebenarnya mestinya dimanfaatkan dulu rehabilitasi besar-besaran itu kan," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

JK mengatakan anggaran ratusan miliar rupiah yang telah dikeluarkan untuk merehabilitasi rumah di kompleks DPR Kalibata disayangkan akan terbuang sia-sia jika apartemen tetap dibangun.

"Masih ingat kan? Ratusan miliar digunakan untuk merehabilitasi rumah-rumah di DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya," ucapnya.

"Kalau itu mau ditinggalkan lagi kan kasihan DPR yang buat perencanaan tapi hanya berapa tahun, mau di ini (ditinggalkan) lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan wacana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan di Taman Ria Senayan tak akan memakai kas negara dan uang pembangunan berasal dari swasta. Pendapat Fahri langsung dimentahkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), yang menyebut sumber dana berasal dari APBN.

Dalam wawancara dengan wartawan, Senin (14/8), Fahri menyebut biaya yang digunakan untuk membangun apartemen berasal dari pihak swasta, sehingga tidak memakai kas negara.

"Anggaran swasta. Nggak ada urusannya sama kita," kata Fahri.

Lain dengan Fahri, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR membantah pernyataan Fahri soal biaya pembangunan apartemen. Pada hari yang sama, Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan pembangunan apartemen itu dibebankan ke APBN.

"APBN dong. Emang dari mana? Yang membangun kan bukan DPR. Yang membangun pemerintah," terang Anton kepada wartawan. (fiq/rvk)