Siap Jelaskan ke MKD, BURT: Rp 500 M Khusus Penataan Kawasan DPR

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merencanakan pemanggilan terhadap Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terkait kenaikan anggaran DPR di 2018 serta pembangunan gedung baru. BURT siap menghadap MKD untuk memberi penjelasan.

Ketua BURT DPR Anton Sihombing mengatakan tak ambil pusing dengan suara-suara di luar yang mengkritik pembangunan gedung baru DPR. Menurutnya, urgensi pembangunan gedung baru memang telah ada jika menilik jumlah penghuni gedung.

"Sak karepe sing di luar (terserah aja yang di luar). Jadi kan dulu gedung DPR ini dibangun maksimal kapasitasnya itu 800 orang. Itu dibangun mulai tahun 1992, finishingnya itu 1995-1996," ujar Anton di gedung DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017).

"Dulu (gedung) cuma kapasitas 800 anggotanya itu 400. Sekarang anggotanya 560 dari 19 tambah 15, 575, tambah TA-nya 2, tambah staf ahlinya 5. Jadi tambah 7 kali 560. Jadi kita berpikir secara rasional saja jangan opini-opini. Kapan republik dibangun (kalau) dengan opini-opini?" imbuh Anton.

Baca juga: MKD akan Minta Keterangan BURT dan Kesekjenan soal Anggaran DPR

Anton berencana mengundang pihak-pihak luar yang terus mengkritik wacana pembangunan gedung DPR ini. Menurutnya mereka perlu melihat langsung kondisi Gedung Nusantara I yang menjadi pemicu pembangunan gedung baru. Sebab kondisinya yang miring disebabkan sejumlah hal, salah satunya karena gempa.

"Makanya kalau ada yang teriak-teriak di luar, bila perlu kita undang lihat gedung DPR-nya. Bila perlu, menteri keuangan saya undang, menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung," sebut Anton.

"Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan. Jadi saya rasa adik-adik juga mendukung kalau ini kita bangun. Wartawan juga nyaman, enggak keleleran di mana-mana," tambah dia.

Usulan anggaran untuk DPR di APBN 2018 sebesar Rp 5,7 T. Rp 500 miliar rencananya dialokasikan untuk penataan kawasan DPR. Tak hanya untuk bangun gedung baru, dana tersebut juga rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan alun-alun DPR, perpustakaan, museum, dan sebagainya.

Baca juga: Kenaikan Anggaran DPR Dicurigai Untuk Bekal Pemilu 2019

"Anggaran itu kan bertahap, yang sudah didapat Rp 5,7 T kemarin itu udah. Udah ada Rp 500 miliar untuk anggaran. Tapi nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun, perpustakaan, terus museum," papar Anton.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad mengomentari perihal usulan kenaikan anggaran DPR. Dia mengatakan, apabila anggaran tersebut untuk pembangunan gedung, itu bisa dipertimbangkan. MKD berencana memanggil BURT dan Kesetjenan.

"Kita MKD juga mau tanya kok kenaikannya 70%? Kita tanyakan boleh dong, yang mengusulkan kan dari kesetjenan, bukan Banggar," ujar Dasco di ruang MKD, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8). (gbr/elz)