Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto Choirul Anwar mengatakan, angka kemiskinan di wilayahnya turun dari 7.234 kepala keluarga (KK) di tahun 2016, menjadi 6.757 KK di tahun 2017.
Dari jumlah itu, 1.710 KK telah menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, 2.975 KK telah menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial, dan 1.500 KK sejak awal 2017 telah menerima BPNT dari Pemkot Mojokerto.
"Nilai bantuan pangan non tunai dari Pemkot Mojokerto sama dengan dari pemerintah pusat, Rp 110 ribu/KK/bulan. Sedangkan bantuan PKH nilainya Rp 1,89 juta/KK/tahun," kata Anwar saat dihubungi detikcom, Senin (14/8/2017).
Dengan begitu, lanjut Anwar, keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun mencapai 572 KK. "Sisanya 572 KK yang belum masih diusulkan ke pemerintah pusat sama daerah, kalau tak dapat dari pusat ya di-handle APBD (Pemkot Mojokerto) untuk tahun depan," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto Sri Mudjiwati menuturkan, tahun lalu pihaknya mengusulkan 1.500 keluarga miskin untuk menerima BPNT 2017 dari Pemkot Mojokerto. Namun, dari jumlah itu hanya disetujui 1.178 KK. Sementara sisanya ternyata ada yang sudah meninggal dunia tanpa ahli waris dan sudah menerima bansos dari pemerintah pusat.
"Tahun ini kami mengajukan lagi 813 KK, baru disetujui 488 KK, mudah-mudahan dalam pencairan berikutnya mereka sudah bisa menerima. Kalau sisanya harapan kami bisa menerima tahun depan," tandasnya.
Pencairan BPNT di e-Warung KUBE Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto siang tadi sempat terkendala gangguan pada mesin EDC (electronic data capture) dari Bank BNI. Antrean para penerima bansos ini mencapai ratusan orang. Setelah dua jam lebih terganggu, transaksi pencairan BPNT menjadi aneka sembako bisa berjalan setelah mesin EDC dibenahi oleh petugas bank. (iwd/iwd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini