Apa Sanksi Buat Penghuni yang Tunggak Sewa di Rusun?

Jakarta - Rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur, diperuntukkan bagi warga yang direlokasi dari Pasar Ikan, Jakarta Barat dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Mereka tinggal di Klaster B dan C kompleks rumah susun tersebut.

Menurut salah seorang staf keuangan UPRS Rawa Bebek, Joko Purnomo, total tunggakan sewa di sana mencapai Rp 1.084.933.450. Ada yang hanya menunggak sebulan, tetapi ada pula yang lebih dari 8 bulan.

Lalu, adakah sanksi yang dijatuhkan bagi penghuni yang menunggak sewa?

"Sudah, untuk warga yang direlokasi, misalkan nunggak 3 bulan itu kita kasih teguran pertama dalam bentuk surat, tanpa ada tindak lanjut dari penghuni kita kasih teguran kedua bentuk surat juga, setelah itu baru kita segel," kata Joko saat ditemui di kantornya, Jl Inspeksi Kanal Timur, Jakarta Timur, Kamis (3/8/2017).

Terkait surat teguran dikeluarkan oleh Kasatpel Penertiban. Joko mengaku tak tahu pastinya setiap berapa bulan sekali surat teguran dikeluarkan.

"Kalau nggak salah, bulan apa ya kita sudah pernah ada penertiban, dari keuangan juga dilibatkan tapi kita hanya mendampingi. Waktu itu di Blok C, sebelum puasa kalau nggak salah," ujar Joko.

Padahal pihak pengelola juga sudah memberikan keringanan yakni bisa mencicil tunggakan. Misalkan seorang penghuni menunggak 4 bulan, dia bisa saja membayar untuk 2 bulan dahulu.

"Kita kasih ultimatum bisanya kapan, dia janji misalnya baru kita buka segelnya. Nggak harus lunas semua bisa dicicil," ungkap Joko.

Foto: Rusun Tambora. Fotografer: Denita br Matondang/detikcom

Hal yang sama juga diterapkan oleh UPRS Tambora. Bahkan pihak pengelola tak segan-segan mengosongkan paksa unit yang banyak menunggak. Tentunya sebelum itu ada surat peringatan sebanyak 3 kali.

Baca juga: Banyak yang Ogah Bayar, Tunggakan di Rusun Tambora Rp 800 Jutaan

"Kalau nggak dikosongkan, kita buka rumahnya dan kita kosongkan. Tapi ada juga beberapa yang memang pas kita minta dikosongin ya langsung dikosongkan. Yang usir paksa kita juga catat barang-barangnya apa saja, kursi, kipas dan lain sebagainya, biar detail dan mau pindah kan aman,
nanti karena kan kalau usir paksa ini ada potensi rumah susun rusak kan? Kita meminimalisir hal itulah ya," kata Kasubag Tata Usaha UPRS Tambora Ahmad Fauzi saat ditemui detikcom di kantornya.

Pemprov DKI mengungkap data bahwa total tunggakan sewa rumah susun mencapai Rp 32 miliar. Seluruhnya ada 23 rumah susun yang dikelola oleh Pemprov DKI. (bag/rvk)