Polling: 58% Masyarakat Puas Kinerja KPK

Jakarta - Polling Centre bersama ICW juga melakukan survei mengenai tingkat kepuasan terhadap KPK. Hasilnya cukup tinggi dan stabil.

Pada tahun 2016, 9% masyarakat sangat puas terhadap KPK dan 61% puas. Untuk tahun 2017, hasilnya adalah sebagai berikut:

Sangat puas: 12%
Puas: 58%
Tidak Puas: 24%
Sangat tidak puas: 2%
Tidak tahu/tidak menjawab: 4%

Survei dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan probality probability to size (PPS). Margin of error survei sebesar +- 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Survei Kepercayaan Publik: KPK-Presiden Tertinggi, DPR Terendah

Survei pun didistribusikan ke 51% warga urban (perkotaan) dan 49% warga rural (pedesaan). Pengumuman survei dilakukan oleh tim peneliti survei Polling Centre Henny Susilowati dan tim peneliti ICW Febri Hendri di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

"KPK dipercaya karena berhasil menjerat banyak pelaku korupsi terutama pelaku korupsi kelas Kakap," kata Henny.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengapresiasi hasil survei ini. Dia menyebut pihaknya akan terus berusaha maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya pada penindakan, namun juga pencegahan.

"Alhamdulillah jika tingkat kepercayaan tinggi. Kita sudah informasikan, 70 persen biaya KPK untuk pencegahan. Tapi yang ditulis yang OTT lah, penindakan lah. Kemarin kita memorandum dengan BPJS, kita ingin membangun deteksi dini," sebut Laode dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Polling Center: Korupsi Meningkat, Pemerintah Serius Memberantas

Laode menyebut KPK ingin agar proses e-Planning benar-benar dijalankan. Selain itu, lembaga antirasuah tersebut menurutnya akan memperbaiki sistem perizinan yang sebisa mungkin dalam satu atap.

Dia pun memastikan, rilis survei ini bukan bantahan terhadap manuver Pansus hak angket KPK oleh DPR. Laode sendiri menyatakan mensyukuri atas kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap KPK.

"Nanti ditanyakan saja ke pihak survei. Sebenarnya ini nggak masuk angket. Pas kenanya begitu ya sudah. Ini bukan bantahan KPK atas pansus angket. Karena ini didesain talah lama," tutup Laode. (elz/erd)