Golkar Ajak PAN Seperti PKB, Ikut Opsi Pemerintah di RUU Pemilu

Jakarta - Sekretaris F-Golkar Agus Gumiwang menyambut baik sikap PKB yang cenderung mengikuti opsi pemerintah di RUU Pemilu. Golkar berharap PAN mengikuti langkah PKB.

"Kami berharap saya kira wajar ketika PKB kemudian bergabung dengan Paket A. Tentu membuat sebuah kekuatan. Kami berharap dan saya kira, apabila fraksi lain, PAN misalnya, pendukung bisa bareng kami, alhamdulillah," ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakpus, Kamis (20/7/2017).

Baca juga: PAN dan PKB Jadi Penentu di Paripurna RUU Pemilu

Agus juga memastikan Golkar akan satu suara dalam pengambilan keputusan jika dilakukan secara voting. Kader Golkar di DPR diimbau datang saat sidang paripurna.

Selain itu, Agus berharap, dalam rapat paripurna RUU Pemilu, anggota tidak membahas substansi RUU. Sebab, hal tersebut sudah berulang kali disampaikan saat rapat Pansus.

"Kalau substansi dibahas dikhawatirkan akan mungkin disampaikan kembali ke Pansus. Harapannya, tak perlu lagi," ucap Agus.

Baca juga: Bikin DPR Terbelah, Ini 5 Isu Krusial RUU Pemilu

Seperti diketahui, sempat berupaya menyodorkan jalan tengah, PKB kini menegaskan ikut opsi pemerintah, yaitu presidential threshold 20-25%.

"PKB itu ingin menjembatani antara beberapa opsi yang kelihatan saja. Tapi, karena PKB tidak cukup suara, maka PKB akan ke opsi pemerintah," ujar Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah saat dihubungi detikcom, Kamis (20/7).

Ada lima isu krusial yang belum mencapai titik temu di RUU Pemilu, yaitu presidential threshold, parliamentary threshold, sistem pemilu, dapil magnitude, dan metode konversi suara. Satu hal yang masih jadi rebutan adalah presidential threshold.

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu sebelumnya sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara di pemilu. Pemerintah ingin presidential threshold 20-25 persen dipertahankan, namun ada fraksi-fraksi di DPR yang ingin presidential threshold dihapuskan. (dkp/imk)