Ratusan WNI Jadi Militan ISIS, Kepala BNPT: Mereka Dibohongi

Bogor - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Suhardi Alius mengaku telah ke Turki mengkonfirmasi yang WNI berbaiat ke ISIS. Jumlah WNI yang berbaiat ke ISIS kata Suhardi tidak seheboh yang diberitakan media Australia.

"Dua kali saya ke Turki, jadi angka yang disebut kalau dari Rusia itu foreign fighter. Kalau kita itu wanita dan anak-anak," ujar Suhardi Alius usai HUT ke 7 BNPT di Sentul, Bogor, Senin (17/7/2017).

Suhardi menjelaskan kalau angka tersebut tidak sebanding dengan jumlah populasi di Indonesia. Terlebih bila dibandingkan dengan negara lain.

"Kalau dipersentase kecil dibanding negara tersebut macam Rusia, yang berapa kemarin 5.000, kemudian China belum lagi UK. Kalau dibanding dengan populasi, kan besar sekali persentasenya. Nah kalau Indonesia cuma sekian dari presentase yang ratusan juta," paparnya.

Baca juga: Ratusan WNI ISIS Ditangkap di Turki, DPR: Deradikalisasi Dikuatkan

Suhardi mengatakan kalau WNI yang baiat ke ISIS mayoritas wanita dan anak-anak. Mereka ke luar Indonesia karena tertarik untuk hidup di negara dengan ideologi Islam.

"Tetapi (faktanya) sampai sekarang sudah kita lihat yang tertahan di perbatasan. Itu ternyata mereka dibohongi, artinya propaganda dan janjinya tidak sesuai yang diharapkan. Sekarang mereka keluar juga susah," paparnya.

Suhardi mengatakan selalu berkoordinasi dengan Kemenlu, terkait pemulangan WNI dari Turki. Pihaknya terus berupaya mencarikan jalan keluar terbaik..

"Untuk mencari jalan keluar, untuk saudara saudara kita," tuturnya.

Baca juga: Jumlah WNI ISIS yang Ditangkap di Turki Terbanyak Kedua di Dunia!

Suhardi juga mengaku telah berkordinasi dengan Kemensos dan Kemendagri terkait WNI yang dideportasi dari Turki. Setiba di Indonesia mereka akan mendapatkan progran deradikalisasi di panti sosial milik Kemensos.

"Kita kumpulkan di bambu apus, untuk mengkordinasi selama satu bulan deradikalisasi, di mana ada ulamanya dari NU, Muhammadiyah, MUI, kemudian psikologi dan ada psikologi anak, kita libatkan. Kemudian saya minta Mendagri tolong dijemput oleh otoritas daerah," paparnya.

Menurut Suhardi kerja pemberantasan teroris tidak bisa sendiri, tetapi sinergi antar lembaga dan kementerian. Sebab baik pemerintah pusat maupun di daerah memiliki tanggung jawab sama.

"Enggak mampu kalau, kita sendirian di situ peran penting pemerintah lokal. Kalau saya katakan di luar lokal government, juga punya tanggung jawab monitoring," pungkasnya. (edo/idh)