Menag: Perppu Ormas Diterbitkan karena Keadaan Genting

Jakarta - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyebut langkah pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 menggantikan UU Ormas 17/2013 adalah langkah yang tepat. Menag meminta masyarakat untuk terbuka atas Perppu ini.

"Cara kita memahami Perppu itu sebaiknya jangan hanya melihat dari satu sisi atau Perppu ini hanya ditujukan untuk satu-dua golongan saja," kata Menag Lukman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Lukman menyebut Perppu ini tak hanya ditujukan ke satu ormas saja. Semua ormas akan kena tindak jika memang terindikasi anti-Pancasila.

"Perppu sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan seperti juga Undang-Undang, PP, dan sebagainya, itu berlaku umum kepada semua kalangan, golongan, semua, kita," tegas Lukman.

Selain itu, Lukman memandang kondisi saat ini terkait adanya ormas radikal memang sudah membahayakan negara. Keadaan negara genting untuk diterbitkannya Perppu ini

"Kenapa perlu ada Perppu? Karena memang pemerintah menganggap bahwa ini sudah kondisi yang genting," ungkapnya.

Lukman mengakui penerbitan Perppu memang pandangan subjektif presiden. Namun, DPR lah nanti yang akan menentukan apakah ini memang diperlukan atau tidak.

"Tentu ini penilaian subjektif pemerintah yang nanti akan dinilai oleh DPR itu sendiri. Presiden oleh UUD memiliki kewenangan subjektif untuk memaknai apakah kondisi sekarang ini genting atau tidak," tutur Lukman.

"Itulah kenapa presiden secara sendiri dia bisa membuat aturan yang setingkat UU yang dalam kondisi normal harus mendapat persetujuan bersama dengan DPR," imbuh Lukman. (gbr/imk)