.webp)
Seperti dilansir Reuters, Selasa (11/7/2017), keberadaan dokumen perjanjian Qatar dengan negara Teluk Arab itu sebenarnya telah diketahui. Namun, isi dan dokumen itu sendiri dirahasiakan karena sensitivitas isu-isu terkait dan fakta bahwa perjanjian ini disepakati secara privat oleh para kepala negara.
Dokumen-dokumen itu pertama kali dipublikasi secara eksklusif oleh CNN pada Senin (10/7) waktu setempat. CNN menyebutnya didapat dari seorang sumber di kawasan Teluk Arab yang memiliki akses ke dokumen itu. Dokumen yang sama kemudian dirilis ke media sosial oleh para pejabat Saudi. Dokumen perjanjian tahun 2013 dan 2014 itu menunjukkan indikasi ketegangan sejak lama antara negara-negara anggota Teluk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dokumen pertama -- yang ditulis tangan dan tertanggal 23 November 2013 -- ditandatangani oleh Raja Arab Saudi, Emir Qatar dan Emir Kuwait. Dokumen itu menjabarkan komitmen untuk menghindari setiap intervensi urusan internal negara lain, termasuk melarang dukungan finansial maupun politik untuk kelompok-kelompok 'menyimpang'.
Perjanjian yang disebut sebagai 'Kesepakatan Riyadh' itu secara spesifik menyebut larangan mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kelompok oposisi di Yaman yang mengancam kawasan. Dalam dokumen pertama, negara-negara yang menandatanganinya juga bersumpah untuk tidak mendukung 'media antagonis', yang diyakini merujuk pada Al Jazeera yang berbasis di Qatar. Al Jazeera dituding banyak mendukung kelompok-kelompok oposisi di kawasan Teluk, termasuk di Mesir dan Bahrain.
Dokumen kedua yang diberi kop 'top secret' dan bertanggal 16 November 2014, ditandatangani oleh tiga negara pertama ditambah Raja Bahrain, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Dokumen kedua secara spesifik menyatakan komitmen para penandatangan dalam mendukung stabilitas Mesir, termasuk mencegah Al Jazeera untuk dijadikan platform kelompok maupun tokoh yang menentang otoritas Mesir.
Dokumen tambahan yang terlampir pada dokumen tahun 2013, ditandatangani para Menteri Luar Negeri negara Teluk yang isinya membahas penerapan poin-poin perjanjian itu. Dokumen perjanjian itu tidak menyebut Qatar secara langsung, karena berlaku untuk seluruh negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang menandatanganinya. GCC terdiri dari 6 negara, yakni Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Dalam pernyataan gabungan yang dirilis usai dokumen itu dipublikasi CNN, Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir menyebut dokumen perjanjian itu bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian antara Qatar dengan negara-negara tetangganya. Di sisi lain, Saudi cs menyebut dokumen itu semakin menunjukkan kegagalan Qatar dalam menjalankan komitmennya.
"Mengkonfirmasi, tanpa diragukan lagi, kegagalan Qatar dalam memenuhi komitmennya dan menunjukkan pelanggaran penuh atas sumpahnya," sebut Saudi cs dalam pernyataan gabungan itu.
"Empat negara menekankan bahwa 13 tuntutan yang diajukan ke pemerintah Qatar, untuk memenuhi janji dan komitmen mereka sebelumnya dan tuntutan itu awalnya tercantum dalam Kesepakatan Riyadh, mekanisme dan Kesepakatan Tambahan dan secara penuh sejalan dengan semangat yang telah disepakati sebelumnya," imbuh pernyataan gabungan Saudi cs itu.
Qatar menanggapi dengan menyatakan bahwa 13 tuntutan Saudi cs sama sekali tidak terkait dengan Kesepakatan Riyadh. Qatar menegaskan, apa yang dilakukan Saudi cs justru telah merusak semangat Kesepakatan Riyadh dan merupakan 'serangan terhadap kedaulatan Qatar'. Media resmi Qatar, Qatar News Agency (QNA) menegaskan bahwa Kesepakatan Riyadh bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara Teluk Arab yang berdaulat dan menghindari intervensi urusan dalam negeri masing-masing.
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
