Periksa Eks Dewan Gubernur BI, KPK Telusuri Pengambilalihan BDNI

Jakarta - KPK memeriksa mantan anggota Dewan Gubernur BI Iwan Ridwan Prawiranata hari ini. Iwan dimintai keterangan soal pengambilalihan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

"Untuk mantan pejabat BI, kita mendalami proses pengalihan aset atau pengalihan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

Selain Iwan, KPK memeriksa Jamin Wahab dari unsur swasta. Pasalnya, ia diindikasikan mengetahui soal penjualan aset BDNI milik obligor Sjamsul Nursalim.

"Didalami informasi terkait transaksi penjualan aset eks BDNI," ungkap Febri.

Baca Juga: Eks Ketua BPPN Ary Suta Mengaku Tak Tangani Urusan Obligor BLBI

Dalam kasus ini KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka selaku Kepala BPPN. Dia menerbitkan surat keterangan lunas terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

KPK menyebut perbuatan Syafruddin mengusulkan disetujuinya perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Hasil restrukturisasi adalah Rp 1,1 triliun dinilai sustainable (berkelanjutan) dan ditagihkan kepada petani tambak Dipasena.

Sedangkan selisihnya tidak dibahas dalam proses restrukturisasi, sehingga seharusnya masih ada kewajiban obligor setidaknya Rp 3,7 triliun yang belum ditagihkan. (nif/rna)