.webp)
"Dibentuknya unit ini juga jangan over-ekspektasi karena unit ini tidak terlalu luas kewenangannya, lebih pada fungsi koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," kata Yudi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada pula keinginan publik agar pelajaran Pancasila bukan hanya implisit, tapi juga eksplisit. Yudi mengatakan hal itu menjadi kewenangan kementerian dan UKPPIP nanti akan membantu.
"Yang bisa kita lakukan kalau kementerian terkait mewajibkan pelajaran Pancasila sebagai pelajaran eksplisit, kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini," tuturnya.
 Pelantikan UKPPIP oleh Presiden Jokowi. (Ray Jordan/detikcom) |
Yudi melihat animo publik terkait dengan Pekan Pancasila yang digaungkan Presiden Joko Widodo cukup besar. Ada rencana bahwa nantinya proses peringatan Hari Lahir Pancasila ini berlangsung sejak 1 Juni hingga 18 Agustus.
Selain Yudi sebagai kepala, UKPPIP memilik Dewan Pengarah. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif, KH Said Aqil Siroj, Prof Dr Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.
"Saya kira diluncurkannya UKPPIP momentum untuk merekatkan tenunan kebangsaan karena Pancasila alat persatuan dengan Pancasila, bukan merobek persatuan, tapi malah ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar. Ibarat sapu lidi kalau tidak diikat akan berserak," ungkap Yudi. (imk/erd)
