Panja RUU Terorisme: TNI Tak Ambil Alih Tugas Polri, Tapi Sinergi

Jakarta - Salah satu isu kontroversial di RUU Antiterorisme adalah tentang peran TNI dalam pemberantasan terorisme. Wakil ketua panitia kerja (Panja) RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra memastikan, dalam draf aturan tersebut tak ada tugas yang berbenturan antara TNI dan Polri.

"Kan TNI ada 3 satuan yaitu Sat-81/Gultor, Denjaka, dan Denbravo 90. Kalau aksi bom teroris di istana, pengaman presiden tanggung jawab TNI. Kalau terjadi di situ, TNI yang turun. Pelibatan TNI bukan ambil alih Polri, tapi bersinergi. Ada saatnya polisi di depan, TNI back-up, bukan membantu karena TNI sudah memiliki tugas sendiri," ujar Supiadin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).

Baca juga: Isu-isu Kontroversial RUU Antiterorisme yang Tak Kunjung Rampung

Jenderal bintang 2 purnawirawan ini mengatakan, diharapkan ke depannya TNI bersinergi dengan Polri untuk menumpas terorisme. Keterlibatan TNI dirasa perlu karena terorisme sudah mengancam negara.

"TNI dilibatkan bersinergi dengan Polri. Ini kan keinginan pemerintah. Kalau lihat sejarah terbentuknya pasukan anti-teror, TNI jauh lebih dulu. Ke depan kami melihat mengapa pemerintah ingin melibatkan TNI? Karena kami melihat analisa ancaman terorisme bukan lagi terhadap kamtibnas, tapi juga keamanan negara," tutur Supiadin.

Baca juga: Wiranto: Jangan Khawatir TNI Akan Menyalahgunakan UU Terorisme

Peran TNI dalam memberantas terorisme termasuk operasi militer selain perang yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Artinya, TNI harus mendapat izin dari presiden jika melakukan operasi militer selain perang.

Supiadin mengusulkan pemerintah membuat aturan turunan untuk mengatur lebih lanjut. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai pihak yang membuat PP.

"Nanti bikin PP nya. Kan kesulitan TNI itu dari 14 tugas di luar perang, belum ada PP nya. Yang buat itu pemerintah. Jadi Menhan buat PP ajukan ke presiden sehingga dalam UU terorisme sangat mungkin ada pasal yang harus dijabarkan jadi PP," pungkasnya.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR Tak Setuju Wewenang TNI Masuk RUU Terorisme

(dkp/imk)