"Pada anggaran 2018 itu ditetapkan di dalam pembahasan di tahun 2017. Anggaran 2018 itu mutlak adalah haknya gubernur baru. Alangkah tidak tepat apabila gubernur baru melaksanakan program yang mereka jalankan di 2018, RPJMD-nya disusun oleh orang lain. Karena RPJMD itu rencana jangka menengah daerah. Itu payung selama 5 tahun untuk memimpin," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Taufik mencontohkan kinerja gubernur-wagub akan dinilai pada akhir jabatannya berdasarkan terlaksana-tidaknya RPJMD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu, RPJMD 2017-2022 100 persen mutlak milik Anies-Sandi. Karena itu, saya kira yang harus menyusun adalah tim Anies-Sandi, gubernur baru, bersama-sama dengan para pejabat pemda," sambungnya.
Taufik menegaskan program kerja Pemprov DKI pada 2018 dan seterusnya adalah program kerja gubernur dan wagub terpilih Anies-Sandi. Karena itu, Taufik mengingatkan agar RPJMD DKI tidak disusun pihak lain.
"Kalau pemda sekarang yang buat RPJMD, terus kalau gitu Anies melaksanakan programnya siapa. Padahal undang-undang mengatakan aturan mengatakan visi-misi gubernur itulah masuk ke dalam RPJMD," imbuhnya.
Taufik berharap pemprov saat ini lebih bijaksana dengan membuka kerja sama serta saling terbuka untuk melibatkan Anies-Sandi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Pemprov diminta membuka kesempatan dialog dengan gubernur yang baru.
"Ini yang saya sampaikan karena saya menanggapi berbagai pernyataan Pak Wakil Gubernur, misalkan, kalau mau memasukkan program di APBD perubahan ya melalui fraksi pendukung. Saya kira harus lebih ariflah, karena pembahasan APBD-P itu selalu berpedoman pada RPJMD pada RKPD. Nanti ditanya waktu berdebat kita, apakah ada program ini di RKPD, kalau nggak, ya nggak bisa," pungkasnya. (nvl/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini