Buruh Migran: Kalau Ada Rapat di DPR, Kami Tak Pernah Dilibatkan

Hong Kong - Buruh migran mestinya juga mendapat perhatian baik dari eksekutif dari sisi kebijakan, atau legislatif dari regulasi. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) merasa selama ini mereka tak pernah dilibatkan dalam penyusunan regulasi.

"Sampai saat ini kami tak diakui, kalau ada pertemuan, ada rapat DPR apapun kami nggak pernah dihitung, padahal mereka ngomongin kami loh!" ungkap Juru Bicara JBMI, Eni Lestari Andayani, saat berbincang di Asia World Expo, Hong Kong, Senin (1/5/2017).

Eni Lestari juga pernah berbicara tentang hal ini dalam Sidang Umum ke-71 PBB di New York, Amerika Serikat, tahun 2016. Menurut dia, di mana pun buruh migran tak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi tentang hak dan kewajiban mereka.

"Saya di PBB sudah sampaikan, jangan omong BMI (buruh migran Indonesia, -red) tanpa BMI! (Akibatnya) setiap solusi yang diambil selalu nabrak tembok," kata Eni.

Dia mencontohkan, dulu pernah ada kebijakan oleh pemerintah untuk memberikan ponsel kepada TKI di Timur Tengah. Maksudnya adalah agar para buruh migran itu bisa berkomunikasi ke KBRI, KJRI, atau otoritas lain.

Menurut Eni kebijakan itu juga salah karena di banyak tempat, justru ponsel para buruh migran 'disita' oleh majikan atau pun agen. Sehingga kebijakan itu sama sekali tak efektif.

Meski ingin aspirasinya didengar, Eni tak mau ada anggota DPR yang melakukan kunker ke negara penempatan para buruh migran. Sementara itu, saat ini DPR memang tengah reses untuk menyerap aspirasi.

"Ngapain? Malah buang-buang duit kalau mereka ke sini. Lebih baik, kami yang diundang pulang ke sana untuk diajak rapat," pungkas Eni.

(bag/aan)