DPR Ajukan Rp 7,2 T untuk Anggaran Tahun 2018

Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR untuk tahun 2018. Total anggaran DPR yang diajukan oleh BURT untuk tahun 2018 sebesar Rp 7,2 triliun.

Laporan usulan RKA Alat Kelengkapan Dewan, Setjen DPR, dan Badan Keahlian DPR dibacakan oleh Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar di sidang paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Usulan yang dibacakan telah dikompilasi menjadi usulan RKA DPR RI Tahun Anggaran 2018.

"BURT melaporkan rencana kerja dan anggaran DPR RI dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan," ujar Hasrul membacakan laporannya.

Dia pun menyampaikan, total usulan anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 7.246.516.298. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk untuk satuan kerja (satker) Dewan sebesar Rp 4.870.544.977.000. Hasrul menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program, yakni program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp 1.158.260.928.00 dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp 3.712.284.039.000.

Kemudian alokasi anggaran untuk satker setjen sebesar Rp 2.375.971.321.000, yang terbagi menjadi dua program. Yakni program manajemen pelaksana teknis lainnya Setjen DPR sebesar Rp 2.324.869.870.000 dan program dukungan keahlian fungsi Dewan sebesar Rp 51.101.451.000.

"Untuk satker Dewan dialihkan pada program pelaksana DPR dan program penguatan kelembagaan DPR. Besar harapan kami agar pemerintah dapat memenuhinya, mengingat usulan RKA DPR tahun anggaran 2018 ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN Tahun 2017," ujar Hasrul.

"Kita semua juga berharap agar kinerja lembaga DPR dapat lebih baik, seiring dengan komitmen kita untuk mewujudkan lembaga parlemen yang modern dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat. Kalau diketok anggaran ini, insyaallah akan diterapkan di rapat-rapat," tambah politikus PPP itu.

Setelah membacakan laporan, Hasrul lalu menyerahkannya kepada pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang menjadi pimpinan sidang, pun lalu meminta persetujuan anggota Dewan atas penetapan RKA DPR tahun 2018 itu.

Semua anggota Dewan yang hadir pun menyetujui sehingga laporan tersebut disahkan menjadi usulan DPR menyusul tengah dirancangnya RAPBN 2018. Tak hanya soal itu, paripurna DPR juga mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi usul inisiatif DPR.

Paripurna DPR juga menyepakati perpanjangan waktu pembahasan atas tiga RUU, yakni RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU tentang KUHP, dan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. (fjp/fjp)