Presiden Turki Erdogan Tuding Jerman Membantu Teror

Ankara - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Jerman membantu dan menaungi teror. Tudingan ini disampaikan setelah otoritas Jerman membatalkan dua pertemuan antara menteri-menteri Turki dengan warganya di Jerman.

Hubungan diplomatik Turki dan Jerman kembali memanas beberapa waktu terakhir. Awal pekan ini, seorang jurnalis Jerman yang bekerja untuk surat kabar Die Welt ditahan di Turki. Erdogan menyebut jurnalis Jerman itu sebagai mata-mata. Jerman menyebut balik tudingan Erdogan itu tidak masuk akal.

"Mereka perlu disidang karena membantu dan menaungi teror," tuding Erdogan, merujuk pada Jerman yang mengizinkan pemimpin-pemimpin Kurdi untuk berbicara di Jerman, namun melarang para menteri Turki berbicara kepada warganya sendiri.

Larangan itu merujuk pada dibatalkannya dua acara pertemuan antara dua menteri Turki dengan warga Turki pendukung Erdogan di Jerman. Aktivitas ini merupakan bagian upaya meraup dukungan bagi referendum untuk memperkuat kekuasaan Presiden Turki yang akan digelar 16 April mendatang.

Baca juga: Acara Pertemuan Menterinya Dibatalkan di Jerman, Turki Marah

Dua pertemuan itu dijadwalkan digelar di kota Gaggenau dan Cologne, pekan ini. Menanggapi pembatalan oleh otoritas Jerman itu, Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta Besar Jerman untuk meminta penjelasan.

Erdogan sendiri pernah mengalami peristiwa serupa, pada Juli 2016, saat dirinya gagal memberikan pidato via video kepada warga Turki di Cologne, Jerman. "Mereka mengizinkan Cemil Bayik untuk berbicara dari (pegunungan) Kandil (di Irak)," ucapnya merujuk pada pemimpin Kurdistan Workers' Party yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Turki.

Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga menuding otoritas Jerman tidak menjunjung tinggi demokrasi dan membiarkan 'teroris' berbicara namun menolak pejabat Turki.

Menanggapi kemarahan Turki ini, Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan bahwa keputusan pembatalan itu diambil oleh otoritas daerah, bukan pemerintah Jerman secara federal. "Putusan diambil oleh otoritas kota setempat, dan sesuai prinsip, kami memberlakukan kebebasan berekspresi di Jerman," tegasnya.

(nvc/try)