Laporan kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut tentara dan polisi Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan bergiliran terhadap warga Rohingya. Mereka juga dilaporkan membakar desa-desa yang ditinggali Rohingya.
Baca juga: Paus Fransiskus Sebut Rohingya Dizalimi karena Keyakinannya
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pekan lalu, militer Myanmar menyatakan telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kekerasan seperti yang dilaporkan PBB. Seperti dilansir Reuters, Senin (13/2/2017), Kementerian Dalam Negeri mengikuti langkah itu dengan janji untuk menyelidiki personel kepolisian yang terlibat.
Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri Myanmar menyebut 'penyelidikan lintas departemen' akan dilakukan terkait laporan kekerasan itu. "Untuk mencari tahu apakah pasukan kepolisian telah melakukan tindakan ilegal termasuk pelanggaran HAM selama operasi pembersihan," demikian disampaikan.
Baca juga: Pejabat PBB: Operasi Militer Myanmar Tewaskan 1.000 Warga Rohingya
Kementerian Dalam Negeri yang dikuasai militer Myanmar, menegaskan akan menindak tegas setiap personel yang 'terbukti gagal mengikuti instruksi'.
"Laporan PBB memberikan banyak rincian soal apa yang diduga terjadi, dan itulah mengapa komisi penyelidikan dibentuk untuk menanggapi laporan itu dengan bukti," tutur juru bicara satuan kepolisian pada Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Kolonel Polisi Myo Thu Soe kepada Reuters.
"Laporan PBB berisi berbagai tudingan pelanggaran HAM sangat serius untuk kepolisian Myanmar, termasuk pemerkosaan. Tapi seperti kita ketahui, hal itu tidak terjadi," imbuhnya.
Baca juga: Pemerkosaan Rohingya, Myanmar Harus Hukum Komandan Militer dan Polisi
Tergolong jarang bagi otoritas Myanmar untuk menyelidiki personel militer maupun kepolisian yang diduga terlibat praktik kekerasan. Selama ini pemerintah Myanmar lebih banyak membantah setiap tudingan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap Rohingya yang diarahkan kepadanya.
(nvc/ita)











































