Myanmar Minta Waktu untuk Selesaikan Krisis Rohingya

Singapura - Pemerintah Myanmar meminta dunia untuk memberikan waktu dalam menyelesaikan krisis Rohingya. Myanmar menegaskan tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap warga minoritas itu.

Laksamana Muda Myint Nwe menuturkan dalam forum keamanan di Singapura, seperti dilansir AFP, Selasa (24/1/2017), otoritas Myanmar menyadari adanya kekhawatiran luas soal krisis Rohingya.

"Sepenuhnya menyadari kekhawatiran soal laporan yang meluas mengenai situasi di negara bagian Rakhine (yang banyak dihuni Rohingya)," sebut Myint Nwe, sembari menambahkan Myanmar berkomitmen menangani isu dan menghukum pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

Baca juga: PM Najib Serukan Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Sejak Oktober 2016, militer Myanmar menggelar 'operasi pembersihan' di wilayah Rakhine, Myanmar sebelah barat. Operasi itu dinyatakan bertujuan membasmi kelompok pemberontak yang diyakini bertanggung jawab atas penyerangan pos perbatasan Myanmar, pada bulan yang sama.

Pada praktiknya, operasi itu dilaporkan sarat kekerasan oleh militer Myanmar, termasuk pemerkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan. Sedikitnya 66 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari aksi kekerasan di Rakhine.

Myanmar telah sejak lama dihujani kritikan internasional terkait perlakuan terhadap minoritas Rohingya. Kebanyakan warga Myanmar, yang mayoritas penganut Buddha, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

"Pemerintah tidak akan mengampuni pelanggaran HAM terhadap warga sipil yang tak bersalah. Aksi hukum akan diambil untuk menanggapi setiap klaim yang didukung fakta," tegas Myint Nwe.

Baca juga: 65 Ribu Warga Rohingya Lari ke Bangladesh Sejak Operasi Militer

Pernyataan Myint Nwe itu menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein dalam Fullerton Forum yang digelar Institut Internasional untuk Kajian Strategis. Hishammuddin memperingatkan jika situasi di Rakhine tidak ditangani dengan tepat, maka bisa dieksploitasi oleh kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang tengah mencari markas di Asia Tenggara.

Myint Nwe menegaskan, baik otoritas Myanmar maupun komunitas internasional seharusnya fokus pada mencari 'solusi abadi' untuk persoalan ini. "Memberikan waktu dan ruang menjadi penting bagi upaya pemerintah untuk memberikan hasil positif solusi berkelanjutan bagi isu yang rumit ini," tegasnya.

(nvc/ita)