Pakar HAM PBB Utarakan Niat Selidiki Duterte

New York - Pakar HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengutarakan niat untuk menyelidiki Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam perangnya melawan kriminal. Pakar HAM ini ingin berkunjung langsung ke Filipina, namun dia meminta jaminan keamanan bagi orang-orang yang akan diwawancarainya.

Duterte, pekan lalu, menyatakan dirinya akan mengizinkan pakar PBB juga Uni Eropa untuk menyelidiki pembunuhan ribuan orang sejak di Filipina, dirinya menjabat pada 30 Juni 2016 lalu. Namun Duterte juga menantang para pakar itu untuk berdebat dengan dirinya di hadapan publik.

Pemerintah Filipina hingga kini belum mengeluarkan undangan resmi. Namun pelapor PBB untuk urusan eksekusi mati sewenang-wenang dan di luar hukum, Agnes Callamard, menyatakan dirinya akan mengajukan permohonan.

"Saya menyambut baik laporan baru-baru ini (yang disampaikan) melalui media bahwa presiden dan pemerintah Filipina akan mengundang misi PBB untuk menyelidiki tudingan eksekusi mati di luar hukum," tutur Callamard dalam pernyataannya via email kepada AFP, Senin (26/9/2016).

Baca juga: Duterte Undang Sekjen PBB ke Filipina untuk Selidiki Langsung Dirinya

Callamard juga menyatakan, dirinya meminta serangkaian langkah dilaksanakan demi memastikan orang-orang di Filipina yang berbicara dengannya tidak menghadapi 'balasan' dari pihak manapun. "Tanggal dan ruang lingkup misi pencarian fakta ini akan dibahas dan dirundingkan dengan pemerintah (Filipina), bersama dengan jaminan-jaminan penting," imbuhnya.

"Kebebasan saya untuk bergerak dan kebebasan untuk menyelidiki, dan jaminan bahwa orang-orang yang bekerja sama dengan saya tidak akan menjadi sasaran pembalasan, seperti intimidasi, ancaman, pelecehan atau penghukuman," tegasnya, soal jaminan-jaminan yang dianggapnya penting.

Duterte memenangkan pilpres Filipina pada Mei 2016 lalu, setelah berjanji akan membunuh 100 ribu penjahat kriminal sebagai bagian dari perang melawan narkoba. Selang dua bulan usai Duterte menjabat, kepolisian Filipina menyebut lebih dari 3.300 orang tewas.

Dalam beberapa bulan terakhir, Duterte mendorong polisi dan bahkan warga sipil untuk membunuh para pencandu dan pengedar narkoba, serta pelaku kriminal lainnya. Dia juga bersumpah untuk melindungi mereka dari pengadilan. Namun dia bersikeras tidak mendorong pelanggaran hukum.

Baca juga: Dikritik Uni Eropa, Presiden Filipina Duterte Beri Jari Tengah

Dalam pernyataannya, polisi Filipina menyebut sepertiga dari 3.300 orang yang tewas itu terbunuh saat polisi melakukan pertahanan diri dan yang lain menjadi korban perang antar geng kriminal. Namun organisasi HAM menyebut polisi melakukan pembunuhan di luar hukum dan menyebut keterlibatan pembunuh bayaran.

(nvc/nwk)