Gedung Putih Minta Malaysia Transparan Terkait Skandal 1MDB

Washington DC - Gedung Putih meminta Malaysia menjaga transparansi di tengah skandal korupsi perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Seruan ini disampaikan usai AS mengambil langkah hukum untuk menyita aset-aset 1MDB senilai Rp 13 triliun.

AS menyakini, aset-aset yang diajukan untuk disita itu didapatkan dengan uang curian dari 1MDB. Ajudan kongres AS menyebut, gugatan hukum itu sangat mungkin berpengaruh pada hubungan AS-Malaysia yang sebenarnya semakin dekat di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Dalam dua tahun terakhir, Obama mengunjungi Malaysia sedikitnya sebanyak dua kali.

"Telah menjadi kekhawatiran banyak orang, sejak lama. Korupsi di Malaysia menjadi persoalan besar," sebut pejabat AS yang enggan disebut namanya itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (22/7/2016).

Baca juga: Aset 1MDB Rp 13 Triliun akan Disita AS, Ini Komentar PM Malaysia

Otoritas AS ikut menyelidiki skandal 1MDB yang bermasalah, karena pergerakan aset yang dicurigai terkait dugaan korupsi dan pencucian uang sampai ke wilayahnya. Selain AS, beberapa negara lain seperti Swiss dan Singapura juga menyelidiki 1MDB.

Hingga kini, belum ada dakwaan pidana yang dijeratkan terkait skandal korupsi 1MDB, yang didirikan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tahun 2009, atau sesaat setelah dia menjabat. PM Najib juga menjabat sebagai ketua dewan penasihat 1MDB.

"Untuk kepentingan bisnis yang mempertimbangkan melakukan bisnis di Malaysia, mereka akan mencari pertanda keberadaan iklim bisnis yang baik," tutur juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, kepada wartawan.

Baca juga: Amerika Serikat Ingin Sita Aset 1MDB Malaysia Senilai Rp 13 Triliun

"(Pemerintah Malaysia) Seharusnya sadar untuk memperjelas bahwa mereka berkomitmen pada transparansi dan pemerintahan yang baik, dan berbagai macam aturan yang akan mendorong orang-orang yang ingin berinvestasi dalam perekonomian Malaysia yang bertumbuh pesat, semakin percaya diri bahwa mereka bisa melakukannya dengan adil," imbuhnya.

Penyelidikan 1MDB yang dilakukan AS didasarkan pada Kleptocracy Asset Recovery Initiative pada Departemen Kehakiman AS, yang berwenang melakukan pencarian dan penyitaan aset-aset yang dihasilkan oleh korupsi di luar negeri.

Dalam pernyataannya, PM Najib menjawab diplomatis dengan menyatakan pemerintah Malaysia menanggapi serius langkah hukum AS itu dan akan bekerja sama penuh dalam penyelidikan internasional. Sedangkan pihak 1MDB menegaskan pihaknya tidak bisa menjadi target gugatan hukum, tidak memiliki aset di AS dan tidak mendapat keuntungan dari berbagai transaksi ilegal.

(nvc/ita)