Korut Tolak Tawaran Donald Trump untuk Bicara Langsung dengan Kim Jong Un

Jenewa - Niat bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, untuk berbicara langsung dengan Kim Jong Un ditolak oleh Korea Utara (Korut). Tawaran Trump itu disebut Korut sebagai propaganda atau iklan belaka.

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters di New York, pekan lalu, Trump mengaku ingin berbicara langsung dengan pemimpin muda Korut itu jika dirinya terpilih menjadi presiden AS, demi menghentikan program nuklir Korut. Niat Trump ini memberikan perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri AS.

"Tergantung pada keputusan Pemimpin Tertinggi, apakah beliau memutuskan untuk bertemu (dengan Trump) atau tidak, tapi saya pikir gagasan atau seruannya (Trump) adalah omong kosong belaka," sebut Duta Besar Korut untuk PBB di Jenewa, Swiss, So Se Pyong kepada Reuters, Selasa (24/5/2016).

Baca juga: Donald Trump Ingin Bicara Langsung dengan Pemimpin Korut

"Itu hanya demi kepentingan pemilihan presiden, itu saja. Semacam propaganda atau iklan. Ini percuma, hanya aksi untuk pemilihan presiden. Tidak ada artinya, tidak ada kesungguhan," imbuhnya.

Saat menjadi capres AS, sebut So, Barack Obama juga berjanji akan bertemu pemimpin Korut, namun janji itu tidak ditepati.

Pada Januari lalu, Korut menggelar uji coba nuklir yang keempat kali. Kemudian pada Februari, Korut meluncurkan roket jarak jauh. Kedua aksi itu memicu sanksi internasional yang lebih keras. So yang juga menjabat Duta Besar Korut untuk Konferensi Perlucutan Senjata yang didukung PBB ini, menekankan bahwa negaranya bersiap untuk kembali pada perundingan enam negara soal program nuklir Korut.

Baca juga: Jadi Capres AS, Donald Trump Klaim Kekayaannya Melebihi Rp 133 Triliun

Menurut So, China dan Rusia mendukung gagasan itu, namun AS dan Korea Selatan serta Jepang menolaknya. "Sebagai negara nuklir yang bertanggung jawab ... kami tidak akan pernah menggunakannya. Jika AS menggunakan senjata nuklir mereka terlebih dahulu, maka kami juga harus menggunakannya," ucap So.

"Jika AS menghentikan kebijakan keji mereka dan mengubah sikap, maka kami juga bisa memiliki hubungan seperti negara normal. Untuk Korsel, kami mengajukan perundingan militer tingkat tinggi, tapi sekarang Korsel menolak," imbuhnya.

(nvc/nwk)