"Sebetulnya itu semua harus bertanggung jawab diambil, makanya kami akan bangun ducting," kata Ahok di RSUD Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (11/3/2016).
Pemprov DKI tidak bisa mewajibkan agar kabel yang tidak terpakai untuk diangkat. Terapi dengan sistem ducting, maka hal-hal seperti itu bisa dikontrol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok pun menyoroti kontraktor dalam kasus pencurian kabel ini. "Ini kan bukti dulu kontraktor enggak pernah membersihkan saluran kan? Kalau bersihkan saluran ketahuan kan," imbuhnya.
Dia tidak mau kemudian menduga ada tindak pidana korupsi dalam urusan kabel yang tidak terangkat ini. Tetapi, Ahok menyarankan ada lelang bagi pihak-pihak yang mau mengambil kabel bekas.
"Saya enggak tahu, apakah ada PU atau PLN yang bermasalah, berarti ada aset negara yang dibiarkan sehingga orang ngerti mau ambil. Coba umumkan di lelang, siapa mau ambil kabel bekas bagi hasil jual 50-50 atau yang mau ambil bayar berapa," paparnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah menangkap 6 tersangka pencurian kabel. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian memberi saran dan masukan ke Pemprov DKI terkait kasus sampah bungkus kabel.
Berikut saran dari Kapolda Metro:
1. Kita ingin Pemda melakukan sistem pengawasan drainase secara rutin, jadi petugasnya mengawasi gorong-gorong drainase saluran air sehingga bila terjadi kemampatan cepat untuk diangkat. Termasuk kalau ini dilakukan maka pelaku pencurian ini otomatis akan tidak melakukan, karena di waktu tertentu akan diawasi oleh petugas yang masuk kesana
2. Kita minta DPRD DKI membuat Perda atau Gubernur membuat Pergub tentang pengaturan jaringan sistem di bawah tanah supaya tidak semrawut. Kalau tidak di bawah tanah DKI ini akan muncul tambang-tambang, tambang tembaga, tambang timah, tambang besi dan sebagainya karena kabelnya seliweran banyak sekali, termasuk mana kabel yang sudah tidak layak pakai itu bagaimana untuk mengangkutnya. Diwajibkan perusahaan untuk mengangkut supaya tidak dimanfaatkan pelaku-pelaku seperti ini.
3. Kita minta kepada Pemda untuk segera merealisasi sistem CCTV Kota Jakarta, ini dalam rangka meningkatkan digital security kita, kemanan digital kita. Jakarta masih lemah dalam sistem CCTV oleh karena itu ada program Pak Gubernur 6.000 CCTV kita harapkan segera dieksekusi. Kalau ini dilakukan di titik-titik tertentu termasuk ring satu Istana di mana kita temukan pelaku ini beroperasi maka otomatis, mungkin bila perlu CCTV-nya ada di bawah tanah di gorong-gorong itu sehingga semua aktivitas yang untuk kepentingan masyarakat baik lalin, keamanan, dan lain-lain dapat termonitor sehingga akan cepat bisa diatasi termasuk banjir dan lain-lain.
(imk/hri)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini