Trump Sebut Masalah Korut Tanggung Jawab China

Trump Sebut Masalah Korut Tanggung Jawab China

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 07 Jan 2016 13:23 WIB
Donald Trump (REUTERS/Christopher Aluka Berry)
New York - Bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump punya komentar sendiri soal klaim Korea Utara sukses menggelar uji coba bom hidrogen. Trump mengarahkan telunjuknya kepada China, untuk menangani Korut yang memicu kekhawatiran global.

"China harus menyelesaikan masalah itu (Korut-red) dan kita seharusnya lebih menekan China untuk menyelesaikan masalah itu," ucap Trump dalam wawancara dengan Wolf Blitzer dalam program televisi CNN 'The Situation Room' seperti dilansir CNN, Kamis (7/1/2016).

"Jika mereka (China-red) tidak bisa menyelesaikan masalah itu, kita seharusnya keras terhadap mereka dalam sektor perdagangan -- maksudnya, kita mulai memberlakukan pajak pada mereka atau mulai mengurangi perdagangan mereka. Anda akan mendapati China hancur dalam dua menit," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

(Baca juga: AS Ragukan Klaim Korut Sukses Gelar Uji Coba Bom Hidrogen)

Otoritas Korut mengklaim berhasil melaksanakan uji coba bom hidrogen pertama mereka pada Rabu (6/1) sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Korut sebelumnya telah tiga kali melakukan uji coba nuklir pada tahun 2006, 2009 dan 2013.

Trump juga menyinggung soal Korea Selatan sebagai sekutu AS di kawasan Asia Timur. Trump meminta otoritas Korsel untuk membayar kepada AS. Trump merujuk pada penempatan ribuan tentara AS di negara yang sejak tahun 1950-an melakukan gencatan senjata dengan Korut.

"Korea Selatan adalah mesin uang. Mereka membayar kita dengan kacang," sebut Trump.

"Korea Selatan harus membayar kita untuk melindungi mereka," imbuhnya.

(Baca juga: Protes Uji Coba Bom Hidrogen, China Panggil Dubes Korut)

Uji coba bom hidrogen oleh Korut ini menuai banyak kecaman. Tidak hanya dari negara-negara tetangga Korut seperti Korsel, Jepang dan China saja, melainkan juga dari negara-negara Barat termasuk AS. Uji coba yang dilakukan Korut ini dianggap mengancam keamanan kawasan dan berpotensi menuai sanksi baru dari Dewan Keamanan PBB yang menggelar rapat darurat pada Rabu (6/1) waktu setempat.

(nvc/ita)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads