Pertemuan itu berlangsung di kantor Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. Luhut Panjaitan diterima empat pimpinan sinode gereja di Papua yakni Albert Yoku dari Sinode GKI di Tanah Papua, Benny Giay
dari Sinode Kingmi, Socratez Sofian Yoman dari Sinode Baptis, dan Presiden GIDI, Dorman Wandikbo. Seterusnya digelar pertemuan tertutup di Kantor Sinode GKI di Argapura, Kota Jayapura.
Usai pertemuan, Luhut menegaskan tidak ada masalah agama di Tolikara, melainkan hanyalah masalah salah pengertian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Luhut, para pemimpin gereja itu, khususnya Presiden GIDI sudah menjelaskan secara rinci tentang kejadian di Tolikara pada 17 Juli 2015 lalu, bahkan di para pendeta itu juga menjelaskan tentang sejarah gereja di Papua.
"Mereka menjelaskan sejarah pembangunan pendidikan di Papua adalah berasal dari gereja. Jadi ke depan perlu dilakukan masalah kekurangan guru di daerah pedalaman, gereja sepakat akan mentraining pendeta untuk mengajar dan bersedia tinggal di pedalaman Papua," kata dia.
Lebih jauh dikatakan, yang perlu dilakukan sekarang dan ke depan adalah pembangunan Tolikara agar semakin terbuka. Membuka isolasi dengan membangun Infrastruktur jalan di Tolikara.
"Pemerintah sudah pergi di Tolikara dan sudah dilihat kondisi infrastruktur yang ada di sana sangat memprihatinkan. Untuk itu infrastruktur harus dibangun, sehingga isolasi terselesaikan, karena nanti dari Wamena ada jalan darat hingga ke Karubaga, tinggal 30 KM lagi dan saya pikir tidak lama lagi akan terselesaikan," kata mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu.
Sementara itu Ketua Sinode GKI Papua, Albert Yoku menyatakan telah menyampaikan beberapa hal temuan gereja kepada Kepala Staf Kepresidenan mengenai insiden Tolikara. Salah satunya, mengenai peradaban orang asli Papua yang sudah diletakkan misionaris dan membangun spiritual, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga infrastruktur dasar, yang akhirnya memberi pertumbuhan SDM Papua yang sudah bertahun - tahun dimiliki orang asli Papua.
"Pemerintah datang dengan budaya, agamanya dan kepentingannya
sendiri. Tak bekerjasama dengan pimpinan agama lokal dan tak menopang kegiatan keagaamaan, sosial, ekonomi, kesehatan yang sudah dikerjakan gereja di satu tempat, termasuk Tolikara," katanya.
Untuk insiden Tolikara, kata Albert Yoku, sudah kembali pada kesepakatan tujuh poin, pada 29 Juli antara GIDI dan NU yang difasilitasi FKUB. Kedua pihak sepakat berdamai sesuai budaya tidak lewat proses hukum.
"Kami sampaikan, semua proses hukum terhadap empat pimpinan GIDI kembali kepada kesepakatan pada 29 Juli lalu," ucapnya.
Sementara Presiden GIDI, Pendeta Dorman Wandikbo juga mengaku sudah membuat kronologis kejadian Insiden Tolikara dan telah diserahkan kepada Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan.
"Itu kronologis sebenarnya dan sudah saya serahkan kepada Staf Presiden," katanya. (rul/try)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini