Syarat Calon Wali Kota Surabaya dari PDIP Harus Miliki KTA Dianulir?

Surabaya - Isu Tri Rismaharini diusung PDIP pada Pilkada Surabaya bukan lagi isapan jempol. Syarat calon memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP bukanlah harga mati.

Rekomendasi calon yang diusung PDIP harus kader partai yang memiliki KTA memang sempat bergulir di saat konferensi cabang PDIP beberapa waktu lalu.

Bila syarat itu dilaksanakan tentu keinginan PDIP meminang Risma untuk melanjutkan pemerintahan Surabaya bakal kandas.

Namun di perjalanan nampaknya PDIP mulai melunak. Sebab keinginan mengusung Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana mendampingi Risma menguat di internal partai.

Pada tanggal 9-10 Mei 2015, PDIP akan menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) untuk menentukan nama-nama yang akan diusulkan ke DPD PDIP Jatim dan DPP PDIP. Setiap anak cabang dibatasi mengusulkan 2 nama calon dan DPC mendapat jatah 4 nama.

Sangat besar kemuningkan, PDIP akan mengusulkan hanya dua nama. Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. Sekretaris DPC PDIP Surabaya Syaifuddin Zuhri tidak memungkiri kedua nama itu yang menngerucut.

Bagi Syaifuddin Zuhri yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini, tidak ada kendala bila memang nama Risma dan Whisnu diputuskan dalam Konfercab. Syarat kader yang memiliki kartu keanggotaan bukan menjadi masalah.

"Syarat harus ber-KTA itu kan sifatnya administratif, kan rekomendasi dari konfercab bisa berubah di rakercab," kata Syaifuddin Zuhri kepada wartawan di DPRD Surabaya, Kamis (30/4/2015).

Status Risma yang kini masih menjadi PNS juga dianggap tidak mengganggu pencalonanannya karena penjaringan level cabang ini sifatnya internal. "Bila sudah didaftarkan ke KPU memmang harus sudah tidak lagi PNS," katanya.

Bagi Syaifuddin, Risma selama hampir lima tahun memimpin Surabaya ini sudah menunjukkan sebagai kader PDIP meski belum mengantongi KTA.

"Hatinya Bu Risma itu PDIP lho, sinyal lain terlihat ketika Bu Risma menghadiri Kongres IV PDIP di Bali dengan mengenakan jas merah," terang Syaifuddin yang juga Ketua Tim Pemenangan Pilkada Surabaya ini.

Syaifuddin yang biasa disapa Ipuk ini memastikan bahwa calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang diusulkan PDIP sudah bisa diketahui paling lambat tanggal 10 Mei 2015.

"Nanti DPP yang memiliki wewenang memberikan rekomendasi untuk calon yang diusung," katanya.

(gik/bdh)