Soal Dana Rp 12,1 Triliun di APBD DKI, M Taufik: Ini Sah

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersoalkan adanya dana 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun di APBD DKI 2015. Terdiri dari Rp 4,2 miliar untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), sisanya untuk pembelian sejumlah alat yang belum mendesak.

Disebut 'siluman' karena Pemrov DKI Jakarta merasa tak pernah memasukkan anggaran Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS dan alat-alat lainnya.

Sementara menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran itu sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.

"Sudah dibahas bersama SKPD. Ini sah. Tapi RAPBD ini yang nggak dibawa Ahok ke Kemendagri," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Soal UPS seharga miliaran rupiah itu sendiri, Taufik menyatakan hal itu bisa saja tergantung spesifikasi gensetnya. Bisa saja gensetnya memang berspesifikasi bagus. Namun Taufik mengaku tak tahu soal harga yang menyebabkan anggaran UPS itu menjadi miliaran rupiah.

"Kalau soal harga nggak tahu. Tapi tergantung, kalau gensetnya berjenis tanpa bunyi bagaimana? Kan ada genset yang tanpa bunyi itu," kata Taufik.

Yang jelas, anggaran itu sudah disetujui DPRD lewat rapat bersama SKPD terkait. Namun RAPBD yang sudah final ini justru bukan yang dibawa Ahok ke Menteri Dalam Negeri.

(dnu/erd)