Koalisi Kawal RUU Pilkada Serukan 10 Hal Penolakan Pilkada Lewat DPRD

Jakarta - Gabungan berbagai LSM yang menamakan dirinya dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi tolak Pilkada lewat DPRD di depan Hotel Kempinski, Bundaran HI, Jakarta. Mereka menolak hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dirampas begitu saja.

"Tidak alasan apapun Pilkada langsung dikembalikan ke DPRD. Kita tahu betul ini gerakan-gerakan politik. Masyarakat sipil kita ingin tolong dalam proses Pilkada langsung, dalam pembahasan RUU Pilkada dihilangkan aspek kepentingan politik itu," ujar Deputi Koordinator JPRR Maskurudin Hafidz kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta pusat, Minggu (14/9/2014).

Adapun LSM-LSM yang turut andil dalam aksi serempak ini antara lain, Perludem, ICW, TI Indonesia, IBC, FITRA, Correct, JPPR, KIPP Indonesia, Puskapol UI, PSHK, Pattiro, Yappika, Populi Center, KPPOD, Kopel, IPC, Rumah Kebangsaan, dan PVI. Mereka menegaskan penolakannya terhadap Pilkada tidak langsung dengan 10 alasan.

Berikut 10 alasan di balik penolakan Pilkada lewat DPRD:

1. Memilih pemimpin adalah hak konstitusional rakyat, yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Jika RUU Pilkada merenggut hal tersebut, berarti negara telah merampas dan merusak prinsip daulat rakyat sesungguhnya.

2. Rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya karena itulah hakikat dari demokrasi substansial.

3. Mekanisme pemilihan langsung (presiden/wakil presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota legislatif) merupakan esensi partisipasi politik karena memberikan ruang yang luas bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru pilihan rakyat.

4. DPR dan Pemerintah harus membuka lagi semua data dan perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang terbukti 90% Pilkada langsung berjalan damai.

5. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya melalui penyelenggaraan tahapan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil.

6. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah yang berbasis pada pemahaman mengenai kebutuhan dan aspirasi warga daerah.

7. Jika yang dikhawatirkan adalah persoalan biaya penyelenggaraan, maka pelaksanaaan Pilkada lebih efisien dengan dengan cara serentak yang telah disahkan melalui keputusan MK.

8. Pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa praktik politik uang (jual beli suara) merupakan produk dari perilaku kebanyakan elite yang hendak menjadi pemimpin tetapi tidak berakar di masyarakat.

9. Proses Pilkada langsung membuat rakyat bisa menagih janji-janji pemimpinnya sehingga pemimpin akan lebih akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya.

10. Rakyat bisa langsung menagih janji pemimpinnya.

Aksi penolakan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan petisi dari warga yang sedang mengikuti Car Free Day (CFD) di sekitar lokasi. Pantauan hingga sekitar pukul 09.00 WIB, ribuan orang telah membubuhkan tanda tangannya di atas spanduk putih yang membentang hingga 3 meter.

(aws/kha)