Kemendagri Ungkap Data Daerah Rawan Tinggi Pilkada: Jakarta hingga Malut

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkap peta daerah kerawanan jelang Pilkada 2024. Bima Arya menyebut ada 5 provinsi yang dikategorikan dengan tingkat kerawanan tinggi.

Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Bima menyebut tingkat kerawanan daerah ini ditentukan dari beberapa variabel.

"Kemendagri sejatinya melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan yang meliputi banyak sekali variabel. Jadi bukan saja soal netralitas, tapi banyak hal," ujar Bima Arya dalam rapat.

"Karena itu sisa 7 hari ke depan, Insyaallah kita akan bersama-sama fokus untuk mencermati daerah-daerah yang kita anggap rawan ada 24 variabel Ketua (Komisi II DPR), yang kita jadikan landasan untuk mengkategorikan rawan rendah, sedang sampai tinggi," tambahnya.

Bima menyebut indikator yang dimaksud mulai dari pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan hingga isu SARA. Bima menyampaikan indikator penilaian termasuk pada isu relasi kekerabatan.

"Ada indikator terhadap pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan kemudian ada indikator yang sifatnya melihat dari hubungan relasi kekerabatan, ada indikator yang fokus pada isu SARA dan sebagainya, ada indikator juga yang berkaitan dengan isu-isu sensitif di wilayah, isu-isu yang dinamis," ucapnya.

Bima Arya menyebut ada 5 provinsi yang dikategorikan memiliki kerawanan tinggi. 21 provinsi pada kategori sedang, sementara 8 di antaranya tergolong rendah.

"Dalam peta itu kita bisa melihat secara umum ada se-Indonesia ini ada rawan yang tinggi ada 5 provinsi, kemudian sedang 21, rendah 8. Jadi rata-raya sedang saja 21," ujar Jika Arya.

"Untuk kabupaten ada 73 yang dianggap tinggi, sedang 278 dan rendah 65. Untuk kotanya yang tinggi 12, yang sedang 71, dan rendah 15," sambungnya.

Berikut daftar provinsi kategori rawan tinggi:
1. DKI Jakarta 88,95%
2. Sulawesi Utara 87,48%
3. Maluku Utara 84,86%
4. Jawa Barat 77,04%
5. Kalimantan Timur 77,04%