.webp)
"Batang harus punya perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Batang harus berubah terutama petaninya. Saya ingin petani Batang pupuknya dimudahkan. Karena itu adalah modal dasar petani kita untuk lebih makmur dalam rangka Batang terkenal sebagai lumbung pangan dan padi Jawa Tengah," kata Ahmad Luthfi di acara Silahturami Bersama Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia Omah Tani Batang di Lapangan Omah Tani Batang Dukuh Cepoko Desa Tumbrep, Kabupaten Batang, Senin (7/10/2024).
Dia pun mendorong agar kalau temukan petani yang berperkara agar bisa diselesaikan dengan restorative justice atau berdialog.
"Tidak boleh berperkara. Ada restorative justice. Jangan bangga menghukum petani kita," ungkapnya.
Ketua Umum Gema PS Rozikin mendukung upaya Ahmad Luthfi untuk dorong kesejahteraan para petani, khususnya mereka tinggal di kawasan hutan sosial.
"Ketersediaan pupuk temen-teman petani kawasan hutan juga akan ada. Bahwa selama inikan dari temen-teman kawasan hutan ini tidak ada akses untuk pupuk subsidi. Jadi beliau sampaikan juga bahwa nanti bakal ada pupuk untuk masyarakat kawasan hutan," ujar Rozikin.
Dalam kesempatan tersebut, Rozikin mengatakan Ahmad Luthfi bakal mengedepankan restorative justice, sehingga masyarakat yang di kawasan hutan bisa mendapatkan perlindungan secara utuh.
"Beliau seperti sampaikan bahwa petani di masyarakat khusus Gema di desa ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan secara utuh. Dalam artian ketika temen-teman terdapat kasus di kawasan hutan ini selama ini belum ada restorative justice. Beliau sampaikan kalau ada kasus segala macam maka bakal dilakukan restorative justice," jelasnya.
Selain mendung program Ahmad Luthfi, Rozikin turut memberikan pujian terhadap program Reforma Agraria yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, kehadiran program tersebut memberikan akses dan legalitas yang jelas bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.
"Salah satu Reforma Agraria adalah perhutanan sosial dan temen-temen di kawasan hutan mendapatkan izin untuk menggarap secara legal dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) boleh menggarap selama 35 tahun," tuturnya.
"Ini adalah salah satu terobosan atau jalan keluar ketika masyarakat yang ada di kawasan hutan. Mereka dapat perlindungan secara sah oleh negara melalui KLHK," sambungnya.
Dia menjelaskan dari status tersebut masyarakat bisa menanami kawasan hutan dengan sejumlah tanaman pangan.
"Yang digarap mulai dari tanaman pangan, tanaman musim, hingga tanaman tahunan," jelasnya.
Dia mengatakan terobosan yang dilakukan oleh Jokowi menghadirkan dampak ekonomi yang besar bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan.
"Dampak ekonomi jelas sangat ketara. Karena di sisi lain mereka yang harus urbanisasi ke kota, dengan dibukanya lahan hutan ini, mereka akhirnya saat ini memberdayakan lahan hutan tersebut untuk kehidupan sehari-hari," tutupnya.
(anl/anl)
