.webp)
Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten mengingatkan kepolisian untuk tetap netral selama Pilkada 2024. Hal itu bertujuan agar tercipta Pilkada yang kondusif.
"Dan meminta jika ada anggota kepolisian daerah Banten melakukan tindakan tidak netral, untuk bisa disanksi dengan tegas," ujar Juru bicara Aliansi BEM Banten, Gymnastiar dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).
Hal ini ia katakan saat Aliansi BEM Banten bersilaturahmi dengan Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto pada Jumat (27/9) yang lalu. Silaturahmi yang berlangsung di Markas Polda Banten ini bertujuan untuk mengawal Pilkada 2024 agar berjalan damai dan demokratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gymnastiar mengatakan, pertemuan dengan Kapolda lebih fokus membahas seputar Pilkada. Menurutnya, mahasiswa ingin penegak hukum, terutama Polri untuk netral serta menjaga Pilkada agar berjalan demokratis dan damai.
"Untuk pertemuan mahasiswa dengan Kapolda ada beberapa poin dibahas, yang pertama terkait seputar Pilkada, mahasiswa menginginkan untuk menggelar deklarasi Pilkada damai," kata Gymnastiar.
Selain mahasiswa, kalangan akademisi di Provinsi Banten juga mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak hukum dalam gelaran Pilkada 2024.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ferry Fathurokhman mengatakan akan mendorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN, serta Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral.
Menurutnya, potensi konflik harus bisa dihindari oleh semua kalangan. Oleh karena itu, semua unsur harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Meski ada potensi kecurangan itu pasti, karena ini ada pertarungan untuk memperebutkan kekuatan. Maka penyelenggara dan wasitnya harus netral, bahkan harus terlihat netral dan menunjukkan netralnya. Kita dorong itu," kata Ferry.
