.webp)
Kalangan akademisi di Provinsi Banten mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak hukum dalam gelaran Pilkada 2024. Dalam rangka memastikan tiga unsur tersebut netral di Pilkada, para akademisi melakukan deklarasi pemilu damai di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kabupaten Serang, hari ini. Mereka juga menggelar diskusi bertema 'Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten'.
"Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan ini kita akan menjelang Pilkada serentak 2024 di Banten, acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak," kata Dekan Fakultas Hukum Untirta Ferry Fathurokhman dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).
Ferry mengatakan pihaknya mengundang semua stakeholder Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing. "Termasuk kampus itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan dorong kalau ada apa-apa atau dugaan pelanggaran bisa lapor ke Bawaslu," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyambut Pilkada 2024, Ferry menyebut pihaknya juga sedang mengagendakan kerja sama dengan Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab kampus untuk berkontribusi menjaga Pilkada berjalan netral dan berintegritas.
"Jadi kita dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," katanya.
Ferry menilai potensi kecurangan di setiap Pemilu pasti selalu ada. Untuk itu, penyelenggara dan aparat penegak hukum sebagai wasit dan pengaman perlu bekerja sesuai undang-undang.
"Kita dorong netralitasnya, kita awasi bersama," tambah Ferry.
Ia menambahkan, kampanye damai menjadi harapan semua masyarakat agar stabilitas daerah dapat terjaga dengan baik. Sebab, keamanan dan ketertiban merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Sementara itu Kasubbag Renmin Biro Ops Polda Polda Banten Kompol Dwi Hary berkomitmen untuk menjadi pengayom dan bersikap netral dalam Pilkada. Menurutnya, keamanan dan kedamaian dalam pesta demokrasi paling utama.
"Sikap Polri netral, seluruh jajaran aparat kepolisian di Polda Banten harus bersikap netral," ucapnya.
Ia pun menegaskan bagi anggota polisi yang tidak netral akan diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat oleh pimpinan. "Jika ada yang melanggar akan diberi sanksi tegas," pungkasnya
(akd/akd)
