.webp)
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan koalisi di Pilkada 2024 bisa berubah setelah aturan ambang batas pilkada mengikuti Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Harian Partai Gerindra itu menepis revisi UU (RUU) Pilkada untuk kepentingan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Sebenarnya kalau kita ngomong revisi UU Pilkada ini hanya kepentingan Koalisi Indonesia Maju ya tidak juga. Karena yang pertama fokus kita adalah bagaimana tatanan yang sudah kita atur di kabupaten/kota itu karena kemudian putusan MK ini juga menjadi berubah," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Aturan Pilkada 2024 mengikuti putusan MK bukan hanya berdampak kepada KIM. Koalisi lain, menurut Dasco, juga akan berdampak di wilayah-wilayah pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah itu tidak hanya dialami oleh Koalisi Indonesia Maju, tapi yang tidak masuk koalisi nanti bisa dilihat bahwa sedikit banyak tatanan di pilkada-pilkada itu berubah," ujarnya.
Menurut Dasco, partai politik yang memiliki atau tidak memiliki kursi di DPRD bisa mencalonkan jagoannya. Hal tersebut yang dinilai menjadi poin perubahan koalisi di pilkada.
"Karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini karena dia nggak cukup, karena putusan putusan MK ya dia bisa mencalonkan dia berpikir 'Ah saya majuin calon saya' kan begitu. Nah ini karena waktunya sempit, yang kami pikirkan tatanan yang sudah dikelola oleh masing-masing partai ini bisa menjadi terganggu," imbuhnya.
Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, sebelumnya menanggapi kabar ditundanya pengesahan RUU Pilkada di DPR. Fajar mengatakan rujukan KPU dalam membuat aturan pilkada ialah UU Pilkada yang telah diputuskan konstitusionalnya di MK.
"Yang menjadi rujukan itu Undang-Undang Pilkada yang sudah diuji konstitusionalitasnya atau dinyatakan konstitusionalitasnya dengan putusan MK," kata Fajar di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Simak Video: Sufmi Dasco Tegaskan Pilkada 2024 Pakai Aturan Hasil Putusan MK
