.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengusut dugaan pencatutan KTP untuk memenuhi syarat sebagai pasangan calon gubernur (Cagub) independen dari Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Bawaslu DKI mengatakan saat ini tengah melakukan analisis terhadap KTP yang diduga dicatut tersebut.
"Seluruh data yang masuk sedang kami identifikasi dan analisis," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo, dalam keterangan yang diterima, Minggu (18/8/2024).
Benny memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak yang terlibat jika ditemukan adanya pelanggaran. Ia lantas mengajak masyarakat untuk berani melapor kepada Bawaslu Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika ditemukan pelanggaran, kami pastikan akan menindak tegas aktor-aktor yang terlibat dalam persoalan ini. Kami juga mengajak seluruh rakyat DKI Jakarta berani melaporkan kepada Bawaslu. Posko kami terbuka 24 jam dan siap melayani aduan/laporan," ujar Benny.
Ia mengatakan Bawaslu Jakarta telah membuka posko pengaduan di berbagai level wilayah. Ia menyebut saat ini sudah ada ratusan data yang masuk melalui posko tersebut.
"Bawaslu DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan. Posko ini dibuka mulai level Provinsi, Kab/Kota hingga Kecamatan. Data yang masuk suda ada ratusan. Kami juga mengapresiasi masyarakat DKI Jakarta telah berpartisipasi turut mengawasi guna menciptakan pilkada DKI Jakarta yang demokratis, jujur dan adil," ujarnya.
Benny menegaskan Bawaslu Jakarta berkomitmen untuk menegakkan kepastian hukum yang adil.
"Kami berkomitmen untuk menegakkan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak. Kami juga sedang melakukan penelusuran sekaligus pendalaman terhadap persoalan isu pencatutan KTP ini," tuturnya.
Dugaan Pencatutan KTP
Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun. Salah satunya anak-anak Anies Baswedan.
Dilihat di akun X (Twitter) resmi milik Anies, Jumat (16/8), Anies membagikan tangkapan layar situs https://infopemilu.kpu.go.id/. Anies mengaku data NIK-nya tidak dipakai atau dicatut sepihak untuk mendukung bakal calon perseorangan kepala daerah.
KPU DKI Jakarta buka suara mengenai dugaan KTP dicatut untuk dukungan Dharma-Khun ini. KPU saat telah menindaklanjuti bersama Bawaslu Jakarta.
Namun sebelumnya, KPU sudah meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tepat sehari sebelum isu pencatutan KTP dukungan untuk Dharma-Kun mencuat ke publik. Kamis (16/8) lalu, KPU DKI menyatakan pasangan Dharma-Kun memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta lewat jalur independen.
"Bahwa Berita Acara hari ini menyatakan Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai untuk mencalonkan, mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan di 27 November mendatang," kata Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
(dwia/imk)
