.webp)
Dia mengajak hakim MK melihat pengambilan keputusan sidang sengketa Pilpres jadi kesempatan menyelamatkan demokrasi. Zainal menyebut kembali soal sistem bernegara yang hendak diturunkan ke anak-cucu kelak.
"Saya ingin mengatakan dan mengajak hakim MK dan kita para schoolar untuk melihat bahwa inilah kesempatan untuk menyelamatkan demokrasi. Inilah kesempatan untuk menyelamatkan wajah hukum demokrasi, dan tentu saja masa depan MK itu sendiri. Lagi-lagi pesan yang harus kita ingat adalah ini akan dibaca oleh anak cucu kita kelak," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rektor Ull Yogyakarta Fathul Wahid dan lImuwan Politik UMY Bambang Eka Cahya Widodo menyoroti prosedur dalam pendaftaran Pemilu 2024. Dia menyinggung perubahan PKPU terkait batas usia capres-cawapres.
"Salah satu persoalan yang sangat serius dalam Pemilu 2024 ini adalah prosedur itu mengabaikan ketentuan, mengabaikan hukum, dan tidak patuh pada hukum. Dan akibatnya adalah prinsip keadilan pemilu menjadi bermasalah kalau kita mengacu pada definisi keadilan," kata Bambang.
"Pemilu menurut ideal adalah bahwa memastikan setiap tindakan prosedur dan putusan terkait proses pemilu adalah taat hukum. Ketidakpatuhan pada hukum yang dilakukan oleh KPU telah menimbulkan kerugian konstitusional yang sangat fundamental bagi peserta pemilu," kata Bambang.
Dia mengatakan kompetisi harus dilakukan secara adil dengan memegang prinsip integritas. Dia mengatakan setiap peserta pemilu harus mendapat ruang dan kesempatan yang setara tanpa ada perlakuan khusus.
"Saya ingin menyoroti persoalan yang lebih mendasar yaitu soal integritas pemilu. Integritas pemilu mensyaratkan bahwa semua peserta harus diperlakukan secara setara, dan perlindungan integritas harus berlaku untuk semua peserta dan seluruh proses," ucap Bambang.
Dia menyebut UU Pemilu tak boleh diubah saat proses pemilu itu berlangsung. Menurutnya, perubahan batas usia minimum capres-cawapres merupakan catatan untuk Pemilu 2024.
"UU Pemilu mestinya tidak diubah di tengah-tengah proses pemilu, supaya memberi kesempatan dan ruang yang sama bagi semua peserta supaya tidak ada calon peserta yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut. UU Pemilu bukan sambat yang bisa dibuat dadakan, inilah catatan penting dari Pemilu 2024," ujarnya.
Simak sikap dari PP Muhammadiyah di halaman selanjutnya:
