Hakim Tanya 4 Menteri di MK: Benar Nggak Ada Automatic Adjustment Bansos?

Soal Automatic Adjustment Disinggung Tim Ganjar

Tim Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebelumya menghadirkan Guru Besar IPB, Didin Damanhuri, sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pemaparannya, dia menyinggung soal program bantuan sosial (bansos) Rp 496 triliun.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/4). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

"Bansos atau social citynap adalah bantuan pemerintah di kala krisis, seperti tahun 1998, 2008, dan terakhir adalah pandemi COVID-19. Normalnya bansos secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian," kata Didin.

"Memang dari tahun 2020-2023 ada penurunan tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelonjakan, jumlahnya Rp 496,8 T ditambah automatic adjustment berarti lebih dari Rp 500 T ini adalah jumlah penggelontoran bansos yang tak berpresenden dalam sejarah bahkan sejak tahun 1998," sambungnya.

Dia menyindir bansos naik saat kemiskinan menurun dari tahun 2020 hingga 2023. Dia juga mengatakan inflasi dalam kondisi baik.

"Data kemiskinan menurun terus sejak 2020 dan seharusnya secara normal bansos itu menurun dibanding 2023 untuk 2024. Ada inflasi yang rata-rata di bawah 3%, jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah 3%," ungkapnya.

Dia mengatakan penggelontoran bansos secara masif di tahun 2024 melibatkan banyak menteri dari kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan hal itu merupakan politik gentong babi atau pork barrel.

"Tanpa mengambil cuti, yang pada praktiknya, telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral, adalah manifestasi dari 'Pork Barrel Politics' seperti yang dipraktikkan oleh kalangan Anggota DPR-nya Amerika Serikat," ujarnya.